Breaking News:

Kapolda Sumsel: Anggota Polri tak Netral Saya Copot

Salah benarnya itu nanti, saya copot dulu, jadi jangan bikin masalah, kita harus netral. Tugas kita sudah berat, sangat berat, jangan ditambah masalah

Penulis: Ahmad Farozi | Editor: Sudarwan
SRIPOKU.COM/AHMAD FAROZI
Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution didampingi Walikota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, saat tiba di gedung kesenian Lubuklinggau. Kehadiran kapolda untuk memberi pembekalan dalam rangka pemantapan dan pengamanan pilpres 2014. 

SRIPOKU.COM, LUBUKLINGGAU - Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution menegaskan, anggota TNI dan Polri harus netral dalam menghadapi pemilihan presiden/wakil presiden. Khususnya bagi anggota Polri, tidak ada dukung mendukung atau pihak berpihak.

Demikian ditegaskannya saat kegiatan pembekalan dalam rangka pemantapan dan pengamanan Pilpres 2014, di Gedung Kesenian Kota Lubuklinggau, Senin (16/6/2014).

"Kalau ada laporan, khususnya anggota Polri, bahwa ada yang dukung mendukung, pihak berpihak, maka akan saya copot. Salah benarnya itu nanti, saya copot dulu, jadi jangan bikin masalah, kita harus netral. Tugas kita sudah berat, sangat berat, jangan ditambah masalah lagi," tegasnya.

Kapolda juga menekankan, kepada pihak anggota pengamanan Pilpres, agar mengikuti jalannya rekapitulasi penghitungan suara.

Ia memerintahkan kepada petugas, agar tidak ada satu kegiatan rekapitulasi pun yang tidak ada polisi atau pengamanannya. Karena menurutnya, dari pengalaman pileg lalu, pengamanan baik, tapi saat proses rekapitulasi, petugas keamanan lepas kendali. Akibatnya, muncullah beda hasil rekap ditiap tingkatan.

"Tidak ada satu kegiatan rekapitulasi yang tidak ada polisi atau pengamanannya. Saya tidak mau dengar ada petugas yang takut diintimidasi saat rekapitulasi, kita tidak takut, berapapun kekuatan yang dibutuhkan kita siap. Kemudian Kalau ada masalah, kepada KPU, Panwas, Sentra Gakumdu, selesaikan masalah ditingkat masing-masing. Pengalaman selama ini, sampai dipusat dikembalikan lagi, jadi kerja dua kali," katanya.

Kapolda juga memerintahkan kepada Kapolres agar menunjuk dan menugaskan perwira yang akan menghimpun data-data saat rekapitulasi. Setiap proses rekapitulasi,petugas polisi harus merekam pakai kamera, dan alat lainnya atau minta hard copy hasil rekapitulasi. Karena itu bisa menjadi alat bukti jika dibutuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ataupun Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sekarang, itu bisa jadi alat bukti jika dibutuhkan. Maka sekarang harus ada petugas yang ditunjuk kapolres. Ini bukti netralitas kita," katanya.

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved