Dermaga Batubara di TAA Liar

Urus Izin Tapi Birokrasinya Panjang

Sebagian sudah mengurus rekomendasi ke Gubernur dan izin ke Kemenhub, tapi birokrasinya lama.

Urus Izin Tapi Birokrasinya Panjang
ISTIMEWA
Ilustrasi truk pengangkut batubara yang menuju ke dermaga batubara. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Seorang pemilik dermaga, Irwan mengatakan, pemerintah menyetop operasi dermaga yang disebut Undang Undang (UU) Nomor 51 tahun 2011 sebagai Terminal Untuk Keperluan Sendiri (TUKS) itu karena baru mengantongi izin dari Bupati dan Walikota.

"Jadi bukan tidak punya izin. Ada, tapi baru di tingkat daerah yang dikeluarkan bupati atau walikota. Kami kira, dengan izin itu sudah cukup untuk membuat dermaga. Rupanya harus minta rekomendasi Gubernur Sumsel lalu diteruskan ke Kementerian Perhubungan," kata Irwan, Kamis (5/6/2014).

Penyetopan operasional terminal khusus yang disebut juga dengan dermaga tikus ini bermula dari Tim Korsup Minerba KPK yang diketuai oleh Dian Patria pada April 2014 lalu menemukan kerugian negara dari pengelolaan pertambangan yang buruk. Apabila dermaga beroperasi tanpa mengantongi rekomendasi Gubernur Sumsel dan izin dari Kemenhub, maka tidak ada pajak atau retribusi maupun royalty ketika hasil alam diangkut ke luar daerah melalui dermaga. Namun kata Irwan, penyetopan dermaga membuat banyak pekerja menganggur. Di samping nilai kerugian yang diderita banyak pihak, mulai dari pengusaha tambang batubara dan pengusaha kapal.

Menurut dia, pengusaha dermaga tidak bermaksud untuk mengecoh penyelenggara negara. "Sebagian sudah mengurus rekomendasi ke Gubernur dan izin ke Kemenhub. Tapi birokrasinya ini lama, kami tidak mungkin menunggu itu," ungkapnya.

Sebenarnya, jumlah dermaga atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Sumsel mencapai ratusan. Kepala Bidang Perhubungan Laut (Hubla) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Sumsel, Dumyati menyebutkan, dermaga yang terdaftar hanya 29 unit dan 13 unit di antaranya adalah dermaga khusus mengangkut batubara.

“Itu yang sudah lama terdata dan sedang berproses. Hanya 29 unit yang ada terdaftar di kita, sedangkan sisanya dipegang oleh kabupaten dan kota,” kata Dumyati. (mg5)

Editor: Soegeng Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved