Tiga Panwaslu di Sumsel Dapat Peringatan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pasca evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014, Bawaslu Provinsi Sumsel menjatuhkan peringatan keras terhadap tiga Panwaslu kabupaten/kota.

"Kami sudah selesai mengevaluasi semua Panwaslu. Ada tiga panwaslu yang diberikan peringatan keras dari Bawaslu Provinsi Sumsel. Panwaslu itu adalah Lahat, OKU Selatan dan Pagaralam," ungkap Ketua Bawaslu Sumsel, Andika Pranata Jaya SSos di sela-sela Bimtek Pengawasan Pilpres 2014 Bagi Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumsel di Hotel Grand Zuri Jl Rajawali Palembang, Kamis (5/6/2014).

Dijelaskannya, tidak adanya Panwaslu yang diganti, karena dianggap Panwasnya masih bisa dibina.

"Untuk itu sekarang kita melakukan upgrade panwas apa-apa yang perlu pada pilpres. Kami kini mencari titik lemah pengawasan kami. Kini sedang dirancangbangun diseluruh daerah dalam kegiatan Bimtek Pengawasan Pilpres 2014 bagi Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumsel ini," katanya.

Dijelaskan pula kenapa ketiga panwaslu tersebut diberikan peringatan keras. Menurut penilaian pimpinan Bawaslu ada kelemahan di internal di Panwaslu tersebut.

"Makanya kami sadar dengan kelemahan tersebut. Kami upgrade lagi. Bukan lembaganya, tapi personalnya. Tapi berpengaruh ke kinerja lembaga," kata Andika.

Meski demikian, kata Andika, pihaknya tidak hanya memberi sanksi. Tapi juga mengupgrade lagi petugasnya.

"Berkaca dari Pileg lalu, ada perubahan perolehan suara tingkat desa sampai kecamatan. Konsentrasi kami ke pilpres agar tidak terjadi lagi surat suara tersebut terkunci di TPS," ujarnya.

Ia juga berharap kedepan permasalahan itu diselesaikan paling tinggi setingkatnya.

"Masalah di tingkat desa/kelurahan paling tinggi di tingkat kecamatan. Begitu juga kalau itu di tingkat kecamatan paling tinggi di KPU kabupaten/kota. Contoh permasalahan seperti Pileg lalu di Palembang dan Musirawas. Di provinsi menampung sampah-sampah yang dibawa ke atasnya, terus tidak akan selesai-selesai. Makanya pada Pilpres nanti bagaimana itu bisa selesai di tingkatnya masing-masing," ujarnya.

"Perhitungan suara tingkat desa, kelurahan sangat penting di seluruh wilayah. Agar tidak terjadi kekisruhan di tingkat kabupaten dan provinsi sedang kita bangun skenarionya. Upaya ini bisa maksimal kalau pasangan capres dan tim penyiapan sanksi. Ini kan lebih gampang karena gabungan partai pengusung," katanya.