Pemilu Legislatif

Komisioner KPU Sumsel Disidang DKPP Pusat

Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera

Komisioner KPU Sumsel Disidang DKPP Pusat
istimewa
Suasana sidang DKPP pusat terhadap terlapor Komisioner KPU Sumsel, Kamis (22/5). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG  -  Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang  dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan digelar hari ini, Kamis (22/5/2014) di Ruang sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat.

Adapun Pengadu dari perkara ini yakni Juhani Alie salah seorang caleg incumbent yang berasal dari Partai Demokrat. Kelima Teradu ini disangkakan telah melanggar kode etik dimana pada waktu Pleno tanggal 28 april 2014 lalu, para Teradu telah mengubah perolehan suara partai dan suara caleg DPR RI Dapil Sumsel II yang tertuang ke dalam Model DC-1 DPR diantaranya terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat dan Ogan Komering Ulu Timur dimana Model DC-1 berbeda dengan Model DB-1.

“Di daerah Sungai Menang, suara saya dikurangi sebanyak 117 suara dan suara tersebut di kembalikan ke Partai, di OKU Timur suara berkurang 12 dan suara Caleg No urut 7 bertambah , dan di Lahat ada penambahan suara Caleg no urut 7 sebanyak 10 suara,” terang Juhani dalam persidangan.

Dalam sidang tersebut, Pengadu juga menghadirkan seorang Saksi yakni Abdul Rizal yang juga merupakan Saksi Caleg DPD RI saat rekapitulasi di KPU Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesaksiannya Rizal menyatakan bahwa saat Pleno rekapitulasi suara ada sekitar seratus suara yang seharusnya dikembalikan ke Parpol namun ditambahkan ke Caleg Demokrat no urut 7.

Menanggapi keterangan Pengadu dan Saksi, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Aspahani menyatakan bahwa dinamika yang terjadi saat Pleno rekapitulasi sangatlah luar biasa, hal tersebut di karenakan kuatnya saksi dari masing-masing Parpol.

“Kami telah melakukan rekapitulasi secara terbuka, saat rekapitulasi tersebut banyak saksi-saksi yang menyatakan keberatannya, dan kami tidak mungkin melakukan perubahan tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu,” terang Aspahani.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved