Pemilu Legislatif

KPU Palembang Evaluasi Kinerja PPS, PPK, dan KPPS

Pasca Pileg 2014, KPU Palembang harus mengevaluasi PPS, PPK, dan KPPS. Puluhan personel lembaga penyelenggara pemilu ini terancam

KPU Palembang Evaluasi Kinerja PPS, PPK, dan KPPS
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Syarifudin anggota KPU Devisi Sosialisasi dan Pengemabangan SDM 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pasca Pileg 2014, KPU Palembang harus mengevaluasi PPS, PPK, dan KPPS. Puluhan personel lembaga penyelenggara pemilu ini terancam dicopot.

"Kita baru saja menerima rekomendasi Panwaslu dengan nomor suratnya No 684/Panwaslu/PLG/V/2014 tanggal 13 Mei. Isi rekomendasi ini agar supaya KPU merekrut orang-orang yang netral dan profesional dalam melaksanakan tugas yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Perlu untuk mengganti PPK, PPS dan KPPS yang diduga tidak netral," kata Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM KPU Palembang Syarifuddin SE MSi, Rabu (13/5/2014).

Menurutnya, evaluasi yang segera dilakukan KPU Kota Palembang terhadap penyelenggara pemilu di tingkat bawahnya ini setelah melihat kinerja pada saat rekapitulasi.

Panwaslu Kota Palembang merekomendasi ada PPK, PPS dan KPPS yang dianggap integritas dan independennya kurang. Tidak netral, tidak cermat, dan tidak profesional bekerja.

Untuk tingkat PPK meliputi IB1, Sukarami, Kemuning, Kalidoni, Sako, dan Sematang Borang.

Untuk tingkat PPS meliputi PPS IB1, Demang Lebardaun, Bukitlama, Bukitbaru, Siringagung, 26 Ilir D1, 20 Ilir D1, 1 Ilir, 2 Ilir, 3 Ilir, 5 Ilir, 8 Ilir, 9 Ilir, Lawang Kidul, Kuto Batu, Sungai Buah, 1 Ulu, Tuan Kentang, Silaberanti, Alang Alang Lebar, Srijaya, Talangkelapa, Talangbetutu, Sukarami, Kebunbunga, Sukajaya, Karyamulya, Sukamaju, Sekip Jaya, 20 Ilir D2, Sakon Sialang, Sukamaju.

Sedangkan untuk KPPS direkomendasi ada 18 KPPS dari 3.394 TPS di Palembang.

"KPPS seperti disebutkan Ketua KPPS Bukitsangkal di Kecamatan Kalidoni bernama Willy," kata Syarifuddin.

Selanjutnya, KPU Kota Palembang akan menggelar pleno terkait rekomendasi Panwaslu ini.

"Setelah pleno, ditindaklanjuti dengan mengklarifikasi, mencocokkan, informasinya dikawinkan. Baru kemudian apakah seluruhnya diganti atau sebagian," tandasnya.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved