Pemilu Legislatif

Panwaslu Ajukan Keberatan Hasil Pleno Pileg Muba

Rapat pleno perolehan suara dan kursi Partai Politik (Parpol) serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)

SRIPOKU.COM/CHANDRA OKTA
Suasana penandatanganan hasil rapat pleno penetapan kursi dan suara terbanyak hasil pemilu legislatif di kantor KPUD Muba, Senin (13/5/2014) 

SRIPOKU.COM, SEKAYU  - Rapat pleno perolehan suara dan kursi Partai Politik (Parpol) serta penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) telah digelar,  Senin (12/5/2015) kemarin. Namun, hasil rapat tersebut ditolak Panwaslu karena menilai tidak sesuai dengan PKPU no 29 tahun 2013 pasal 41 sampai 45.

Pantauan Sripo di lapangan, suasana rapat di kantor KPUD Muba mulai sejak pagi telah didatangi oleh sejumlah caleg dari perwakilan partai, saat pelaksanaan rapat pun terdapat beberapa intrupsi dari peserta rapat yang merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Meskipun begitu sampai dengan selesai rapat tersebut berjalan dengan aman.
Meskipun dari Panwaslu merasa keberatan dengan hasil keputusan yang telah ditetapkan KPUD Muba.  Dalam blangko keberatan tersebut, Panwaslu Muba menyatakan keberatan dengan hasil rapat pleno, karena tidak sesuai dengan peraturan KPU no 27 tahun 2013 dan sertfikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten Muba.

Dijelaskan ketua KPUD Muba, hasil rapat pleno hari ini adalah hasil final untuk memutuskan siapa saja yang masuk menjadi anmggota DRDP Kabupaten Muba, dan dalam rapat kali ini juga disebutkan siapa caleg yang mendapats uara terbanyak dari semua caleg yang terpilih.
Dari 45 kursi yang akan ditempat caleg tersebut PAN mendapat 9 kursi, PDIP mendapat 8 kursi, Golkar mendapat 5 kursi, Demokrat 4 kursi, Gerindra 4 kursi, PKB 4 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 3 kursi, Hanura 2 kursi, PBB 1 kursi dan PPP 1 kursi. Sedangkan PKPI tidak mendapatkan kursi. Untuk caleg suara terbanyak ditempati oleh Abusari Caleg asal PAN dengan Dapil II, ia memperoleh suara sebanyan 4.953 suara.

“Alhamdulillah rapat telah usai dan itulah hasil yang final dari KPUD Muba, meskipun mendapat keberatan  dari Panwaslu namun KPUD membuka diri, jika KPUD melanggar dari sisi administrasi silahkan laporkan kami ke PTUN dan jika kami melanggar dari sisi pidana silahkan laporkan ke polisi, namun sejauh ini kami telah bekerja secara maksimal semoga hal tersebut tidak sampai terjadi,” ujar Rustam.

Ditambahkan Rustam, hasil tersebut beserta SK akan dilaporkan ke KPU RI, Gubernur Sumsel, Bupati Muba , Sekretariat DPRD Muba, Parpol dan caleg yang bersangkutan. Untuk pelantikan sendiri dijadwalkan bulan September mendatang. Pada pleno tersebut, diakuinya, ada saksi dari Partai Golkar yang menolak menandatangani berita acara Pleno penetapan anggota DPRD Kabupaten Muba.. Menurutnya, mereka mempertanyakan dan menemukan beberapa caleg yang terpilih tak melaporkan dana kampanye tersebut.

Padahal, berdasarkan aturan caleg yang terpilih dan tak melaporkan dana kampanye disanksi dicoret atau didiskualifikasi.” Memang benar Caleg yang terpilih yang tak melaporkan dana kampanye bias dicoret berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 29 Tahun 2013,” ungkapnya.
 
Maka itulah, lanjutnya, KPU Kabupaten Muba telah membentuk tim pengawas dan mengecek caleg yang terpilih dan tak melaporkan dana kampanye seperti yang disampaikan sanksi Partai Golkar. Dan terbukti Caleg tersebut, telah melaporkan dana kampanye dan KPU telah mengantongi data dan berkasnya. Sedangkan untuk, masalah adanya aksi masa yang menuntut pemili ulang, hal tersebut diluar wewenangnya, karena hal tersebut diputuskan dari pusat bukan KPUD Muba.

“Itu bukan wewenang saya, tapi dari pusat,” tegas Rustam.

Penulis: Candra Okta Della
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved