Pemilu Legislatif

Jika Mundur dari Jabatan, Patut Dipertanyakan Alasannya

Menurutnya, keputusan seorang komisioner mengundurkan diri itu memang merupakan hak yang bersangkutan, namun harus dipelajari dulu apa alasannya.

Jika Mundur dari Jabatan, Patut Dipertanyakan Alasannya
SRIPOKU.COM/ARIE NUGROHO
Pengamat politik dari Unsri, Joko Siswanto 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Menanggapi bakal adanya komisioner KPU Kota Palembang yang mengundurkan diri ini, pengamat sosial politik dari Unsri, Joko Siswanto balik bertanya, "Kenapa dia mengundurkan diri?,".

Menurutnya, keputusan seorang komisioner mengundurkan diri itu memang merupakan hak yang bersangkutan, namun harus dipelajari dulu apa alasannya.

"Namanya permohonan, bisa dikabulkan dan bisa tidak. Dilihat alasannya. Beda dengan kalau dirinya dimundurkan oleh Dewan Kehormatan (DKPP). Lantas ini ada apa? Surat pengunduran diri itu harus dipelajari. Lihat situasi, apalagi seperti ini. Di saat sedang sibuk menyelesaikan Pileg dan menjelang Pilpres. Tidak lantas dikabulkan. Tergantung yang punya wewenang, pimpinan. Kecuali dimundurkan karena dianggap telah melanggar kode etik," jelas Joko.

Lebih lanjut Joko menilai, sesuai mekanisme jika permohonan pengunduran diri ini dikabulkan nantinya akan dilakukan PAW (Pergantian Antar Waktu).

"Kalau alasannya tidak masuk akal, alasannya aneh bisa saja tidak dikabulkan. Kecuali kalau alasannya sakit atau ada halangan tetap. Kalau tidak ada alasan yang jelas, itu tidak bisa. Kalau dirinya mundur karena merasa tugas komisioner itu berat, dak mampu, lebih baik dia tidak daftar. Ini dia bertigaskan belum setengah tahun. Menunjukkan tidak ada keberanian," terang Joko.

Sementara itu kabar kemunduran Rudianto Pangaribuan ini banyak yang mengkaitkan dengan beberapa kali kegiatan terlihat absen di saat empat komisioner lainnya (Ketuanya A Karim SAg MHum, Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM Syarifuddin SE, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Humas Firamon Syakti Skom MM M Kom, serta Divisi Hukum dan Pengawasan Devi Yulianti SH) hadir.

Ada juga yang mengkaitkan kemunduran ini akibat telah sempat tercorengnya lembaga pemilu ini isu suap. Seperti pernah diberitakan Sripoku.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel memanggil kelima komisioner KPU Kota Palembang, Kamis (17/4/2014) lalu.

Kelima komisioner KPU Kota Palembang itu yakni Ketuanya A Karim SAg MHum, Divisi Logistik umum rumahtangga Rudiyanto Pangaribuan, Divisi Sosialisasi dan Pengembangan SDM Syarifuddin SE, Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Humas Firamon Syakti Skom MM M Kom, serta Divisi Hukum dan Pengawasan Devi Yulianti SH.

"Kita semua komisioner KPU Kota Palembang diperiksa satu-satu. Jadi makanya yang mengetahui yang berikan statement biar Pak Naafi dari KPU Provinsi Sumsel saja. Saya tidak pada posisi saya sebagai Ketua. Kita sama-sama sebagai komisioner yang memberikan klarifikasi," kata pria yang akrab disapa Bang Karim usai memberikan klarifikasi.

Sementara komisioner KPU Sumsel yang hadir mendengarkan klarifikasi tersebut Ketuanya H Aspahani SE Ak MM CA, Divisi sosialisasi dan kampanye Ahmad Naafi SH MKn, Divisi Hukum, SDM, dan Pengawasan Alexander Abdullah, Divisi Hukum, SDM, Divisi Logistik, Keuangan dan perencanaan anggaran Heni Susantih.

"Ibu Liza (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, Liza Lizuarni SE) yang kebetulan berhalangan hadir. Kelima komisioner KPU Palembang hadir semua. Mereka diklarifikasi terkait kasus-kasus di Palembang," kata Ahmad Naafi.

Pemanggilan ini atas menyeruaknya berita seorang caleg DPRD Sumsel mengaku sudah menyerahkan uang Rp 850 juta kepada oknum komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu daerah di Sumsel yang menjanjikan 20 ribu suara di 8 kecamatan. Yang konon katanya untuk mengamankan satu kursi DPRD Sumsel.

"Tadi kita semua lakukan pertanyaan. Kita akan membawa ke rapat hasil klarifikasi ini segera. Selain ini permintaan KPU RI, juga inisiatif kita. Untuk menjelaskan ke KPU RI, kita makanya kita harus lakukan klarifikasi," ujar alumni Fakultas Hukum Unsri.

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Soegeng Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved