Mahasiswa Tuntut Penyelesaian Proyek Double Track Palembang-Indralaya

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia Wilayah Sumbagsel dan Sumbagut melakukan orasi di depan Pasar Cinde Palembang, Rabu (23/2/2014).

Aksi mereka kali ini dilakukan setelah melalui rapat kerja wilayah menuntut agenda perbaikan pembangunan baik dalam skala nasional maupun regional Sumatera.

Meskipun tidak menimbulkan kemacetan, aksi mahasiswa tersebut sempat menarik perhatian warga yang tengah melintas. Terlebih di tengah terik dan lalu lalang kendaraan.

Koordinator lapangan (korlap) aksi tersebut, Suyeni mengatakan, ada beberapa tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah yang setiap permasalahannya belum selesai ditangani.

"BEM SI wilayah Sumbagsel dan sumbagut mengeluarkan beberapa tuntutan yang mendesak untuk diselesaikan demi kepentingan rakyat. Salah satunya menyelesaikan proyek double track jalan lintas Sumatera Indralaya-Palembang yang tak kunjung selesai," ujarnya.

Selain itu, mereka meminta pemerintah segera menertibkan sistem pembuangan limbah industri yang berada di sekitar Sungai Musi, Sungai Batanghari dan Sungai Bengkulu.

"Selama ini terkesan dibiarkan saja, bahkan pemerintah terkesan seolah tidak tahu jika pencemaran tersebut Terus dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Padahal kita ketahui, sungai merupakan salah satu oase di tengah pembangunan kota dan polusi yang terus meningkat," terangnya.

Dan tuntutan terakhir mengenai pemberantasan tuntas mafia kebakaran hutan yang meresahkan masyarakat Riau dan sekitarnya yang terjadi beberapa waktu lalu. Mereka beranggapan, dampak pembakaran hutan merupakan permasalahan bersama. Jadi tidak bisa ditolerir atau dibiarkan saja.

"Sampai saat ini permasalahan tersebut belum ada titik temu. Jadi kami harap pemerintah segera melakukan tindakan terhadap oknum pembakaran hutan yang tidak bertanggung jawab tersebut," tegas Suyeni.

Anggota BEM SI yang lain, Ilham menerangkan, aksi mereka kali ini untuk memberikan tenggang waktu sampai dengan rakernas Juli 2004 mendatang bagi pemerintah setempat untuk mengevaluasi dan memperbaiki dari tuntutan tersebut.

"Ini untuk kepentingan orang banyak. Jangan dianggap remeh, jadi kami mohon pemerintah tidak membiarkan keadaan ini terus-menerus. Ini tanggung jawab moral kita bersama," ujarnya.