Sah Saja Bandara Diserahkan ke Pusat

SRIPOKU.COM, MUSIRAWAS - Diserahkannya pengelolaan operasional Bandar Udara (Bandara) Silampari oleh Pemkab Musirawas kepada Kementerian Perhubungan mendapat tanggapan wakil rakyat. Al Imron Harun, anggota Komisi I DPRD Musirawas mengatakan, sah-sah saja pengelolaan Bandara Silampari diserahkan, dengan catatan harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

"Jika alasannya supaya bandara lebih cepat berkembang, dan pelayanannya lebih profesional, saya pikir sah-sah saja pihak pemerintah daerah menyerahkan pengelolaannya ke pusat dalam hal ini Kementerian perhubungan, asal sesuai aturan," kata Al Imron Harun kepada Sripoku.com, Kamis (27/3/2014).

Namun menurut Al Imron Harun, sangat disayangkan jika pengelolaan bandara diserahkan begitu saja. Karena, sudah sangat banyak dana daerah (APBD) yang diserap untuk membangun bandara tersebut. Dengan dana yang sudah dianggarkan begitu besar, kata Al Imron Harun, tapi sampai saat ini belum ada sama sekali sumber pendapatan daerah (PAD) yang bisa diserap dari Bandara Silampari.

"Kita mau tarik uang parkir, wilayahnya bukan wilayah kita, tapi Lubuklinggau. Kemudian retribusi-retribusi lain dari bandara yang berpotensi jadi PAD juga belum ada, maka tentunya sangat disayangkan kalau diserahkan begitu saja ke pusat, sementara kita sudah keluarkan dana yang besar untuk bangun bandara ini, ini uang rakyat juga," katanya.

Memang kata Al Imron Harun, sebelum pengelolaan Bandara Silampari diserahkan ke pusat, pihak pemerintah daerah sudah pernah memberitahukan dan meminta persetujuan dewan. Lalu pihak dewan memertanyakan alasan penyerahan tersebut.

"Alasannya biaya tidak ada, alat-alat masih belum memadai, pegawainya juga tidak kompeten karena harus melalui proses sertifikasi. Kami sayangkan mengapa baru terdeteksi sekarang. Padahal dulu selalu digemborkan bahwa bandara sangat prospek dan hasilkan PAD, maka kita dukung dalam penganggarannya. Sekarang bagaimana pertanggungjawaban dana yang sudah terserap sedemikian besar untuk pembangunan bandara ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Musirawa Ari Narsa JS mengatakan, terkait penyerahan pengelolaan Bandara Silampari ke Kementerian Perhubungan, pihaknya sudah menyampaikan kepada pihak dewan dan sudah dirapatkan dengan unsur pimpinan dan komisi dewan.

"Untuk penyerahan pengelolaan bandara ke pusat, itu tidak harus melalui persetujuan dewan. Tapi kita sudah sampaikan baik secara lisan maupun tertulis, bahkan sudah dirapatkan di unsur pimpinan dan komisi dewan. Tapi pada prinsipnya, alasan menyerahkan ooperasional pelayanan bandara ke Kemenhub, supaya bandara lebih cepat berkembang dan profesional," katanya.