Blokade Sarana Publik Sepihak, Bukan Cerminan Masyarakat Taat Hukum

Perlu kepedulian dan kesadaran semua pihak, bahwa perselisihan atau sengketa harus diselesaikan secara musyawarah.

SRIPOKU.COM, MURATARA – Terkait aksi pemblokadean ini, Kapolres Musirawas AKBP Chaidir mengatakan, upaya blokade sarana publik secara sepihak, tentunya adalah cara-cara yang tidak mencerminkan masyarakat yang taat hukum. Dan hal ini menurutnya, bukan merupakan iklim yang baik bagi daerah otonomi yang baru terbantuk.

Dikatakan, perlu kepedulian dan kesadaran semua pihak, bahwa perselisihan atau sengketa harus diselesaikan secara musyawarah sebagai khas kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam asas ideologi Pancasila.

“Pihak kepolisian berupaya mendorong diselesaikannya masalah sengketa tanpa adanya tindakan egois yang mengganggu kepentingan umum dan pembangunan daerah,” katanya, kepada Sripoku.com senin (24/2/2014).

Dilanjutkan, sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No 2/2013, bahwa kewenangan penyelesaian sengketa diinisiasi pemerintah daerah setempat. “Karena itu, kami menghimbau, agar pihak yang bersengketa jangan melakukan aksi yang berdampak terpuruknya peradaban, yang kemudian menyebabkan lambatnya pembangunan, kemajuan ekonomi, dan taraf hidup manusia di daerah kita,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, sekitar 30-an massa yang mengatasnamakan dirinya Front Masyarakat Rawasilir Menggugat (FMRIM) yang merupakan gabungan beberapa elemen masyarakat, menggelar aksi unjuk rasa dengan memblokade di jembatan penghubung ibukota Kecamatan Rawasilir, Senin (24/2/2014).

Dalam aksinya, pengunjuk rasa mendirikan tenda di tengah jembatan dan memasang aneka spanduk di dinding jembatan yang memuat tuntutan mereka. Blokade ini hanya ditujukan terhadap aktivitas kendaraan PT Seleraya Merangin Dua (SRMD). Sedangkan kendaraan umum selain milik PT SRMD, diperbolehkan melintas.

Penulis: Ahmad Farozi
Editor: Soegeng Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved