Setoran PBB Beberapa Kecamatan di OKU Selatan Diduga Diselewengkan

Pasalnya dana yang dikirim melalui bank dari beberapa kecamatan ke Dinas Pendapatan Daerah (Disependa) OKU Selatan tidak sama

Setoran PBB Beberapa Kecamatan di OKU Selatan Diduga Diselewengkan
SHUTTERSTOCK
Ilustrasi

SRIPOKU.COM, MUARADUA - Setoran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dari beberapa kecamatan di OKU Selatan diduga diselewengkan sejumlah oknum.

Pasalnya dana yang dikirim melalui bank dari beberapa kecamatan ke Dinas Pendapatan Daerah (Disependa) OKU Selatan tidak sama dengan yang diterima Dispenda OKU Selatan.

Salah satu kecamatan yang menyadari adanya dugaan penyelewengan dalam hal setoran pajak yakni Kisam Tinggi.

Dikatakan koordinatornya, Oom Aidi, Kisam Tinggi terdapat selisih nominal antara jumlah yang disetor dan jumlah yang terdata di bank, dalam hal ini Bank SumselBabel.

Diungkapkan Aidi, Kisam Tinggi telah menyetorkan setoran PBB senilai Rp 40 juta kepada Dispenda OKU Selatan. Namun, pada kenyataannya, jumlah uang tunai yang tertera di bank jumlahnya hanya Rp 27 juta.

"Itu didapat dari data yang tercantum di bank. Oleh sebab itulah, terdapat selisih Rp 13 juta antara setoran yang dilakukan Kisam Tinggi kepada Dispenda dengan jumlah uang yang terdata di bank," kata Aidi, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pencapaian target Pajak Bumi Bangunan dan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) OKU Selatan tahun anggaran 2013 di aula rapat kantor Dispenda Pemkab OKU Selatan, Senin (9/9/2013).

Diduga kuat, Kisam Tinggi bukan satu-satunya yang penyetoran dananya ada diselewengkan oknum. Pasalnya terdapat selisih setoran yang dilakukan pihak kecamatan dengan dana yang ada di bank jumlahnya mencapai Rp 118 juta.

Menanggapi hal ini, Kepala Dispenda Pemkab OKU Selatan, Makmun, membenarkan setoran pajak di 13 kecamatan memang mengalami selisih antara setoran yang dilakukan koordinator kecamatan dengan pihak bank.

Ia pun mengimbau, bagi kecamatan yang merasa mengalami selisih antara penyetoran dan data yang berada di bank, diharapkan untuk melengkapi bukti-bukti sehingga selisih yang ada tersebut nantinya akan ditindaklanjuti dengan bukti-bukti yang ada.

“Untuk mekanisme penyetoran PBB ini dapat dilakukan pihak kecamatan dengan cara menyetor langsung ke pemunggut. yang ada di Dispenda atau juga bisa melalui pihak bank. Dengan begitu setoran yang dibayarkan kecamatan bisa saja disetorkan semuanya oleh petugas dan bisa juga tidak. Makanya untuk menelusuri ini kita perlu bukti,” kata Makmun.

Penulis: Refli Permana
Editor: Sudarwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved