Bawaslu Antisipasi Pemilih "Pascabayar" di PSU

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Jelang hari pencoblosan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Sumsel 4 September mendatang, banyak dugaan terkait politik uang, termasuk serangan fajar. Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel melakukan serangkaian antisipasi.

"Kita antisipasi politik uang mulai hari ini, kemudian malam sebelum pencoblosan dengan mendatangi rumah-rumah, dan juga saat pencoblosan," ujar Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, didampingi anggota Bawaslu Sumsel Divisi Pengawasan, Kurniawan, Senin (2/9/2013).

Dalam mengantisipasi money politic tersebut pihaknya sudah menginstruksikan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan asisten PPL untuk melakukan pengawasan secara ekstra.

"Kita akan bekerja selama 24 jam untuk mengantisipasi hal itu, dan masyarakat juga diharapkan berperan aktif dengan melaporkannya segera ke pihak kami jika mengetahui secara langsung money politic tersebut," ungkapnya.

Dijelaskan, pihaknya dalam hal ini Panwaslu yang melaksanakan pengawasan PSU secara langsung dan akan bekerja sama dengan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) menghimbau kepada calon pemilih untuk tidak membawa kamera maupun telepon genggam.

"Hal itu juga untuk mengantisipasi pemilih pasca bayar. Mereka mengambil gambar pilihannya untuk ditukarkan dengan sejumlah uang. Jadi model-model seperti ini, kita antisipasi," terangnya.

Disinggung mengenai pelanggaran yang dilakukan tim sukses, Andika menjawab bahwa pihaknya banyak menemukan beberapa pelanggaran menjelang PSU yang dilakukan beberapa pasangan calon, dengan black campaign atau money politic.

"Kami sudah menangani beberapa kasus, yang sebagian besar kampanye hitam yang menyerang calon lain dan pembagian sembako ," ujarnya.

Bahkan dia mengaku, pihak sempat mengamankan satu pelaku yang dan juga barang bukti berisi brosur, dan poster salah satu pasangan calon gubernur untuk saling serang.

"Selain itu kampanye hitam juga ditemukan, dalam bentuk surat kabar yang memojokkan suatu pasangan calon, dan itu masih dalam proses" katanya.

Panwaslu juga belum menerima pengaduan dari masyarakat tentang adanya pelanggaran. Sejauh ini hanya dalam bentuk temuan-temuan, informasi dan sedang diklarifikasi.

"Kami berharap semua pihak berpartisipasi agar pilkada dapat berlangsung jujur dan adil," pungkasnya.

Dalam pengawasan ini pihaknya lebih memfokuskan pada daerah Palembang, OKU, OKU Timur dan kecamatan Warkuk yang dinilai rawan akan pelanggaran money politic dan black campaign.

"Kita nilai daerah-daerah tersebut yang rawan pelanggaran, sedangkan Prabumulih kita nilai biasa saja," ucapnya.

Pemungutan suara ulang Pilgub Sumsel akan dilangsungkan 4 September, setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memerintah KPU setempat untuk melakukan pemungutan suara ulang di Palembang, Prabumulih, OKU, OKU Timur dan Kecamatan Warkuk Ranau Selatan OKU Selatan, dikarenakan adanya dugaan pelanggaran penggunaan dana APBD oleh calon Petahana (Alex Noerdin-Ishak Mekki).

Pilkada tersebut diikuti empat pasangan calon yakni Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto alias Wiwiet Tatung (nomor urut 1), Iskandar Hasan-Hafisz Tohir (nomor urut 2), Herman Deru-Maphilinda Boer (nomor urut 3), dan pasangan Alex Noerdin-Ishak Mekki (nomor urut 4). (TS)