Pemilihan Bupati Muaraenim

BKD Muaraenim: Tak PNS yang Cuti Kampanye

BKD Muaraenim, memastikan tidak ada PNS di Pemkab Muaraenim yang mengambil cuti untuk mengikuti kampanye.

Penulis: Ardani Zuhri | Editor: Soegeng Haryadi
SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Meskipun pasangan Muzakir-Nurul (Caknur) kembali maju kembali pada Pilkada 2013, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muaraenim, memastikan tidak ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Muaraenim yang mengambil cuti untuk mengikuti kampanye Cabup dan Cawabup tersebut.

"Sampai saat ini, tidak ada PNS yang mengajukan cuti untuk ikut kampanye. Yang cuti kampanye hanya pak Bupati dan Wakil Bupati. Yang lain belum ada," ujar Kepala BKD Kabupaten Muaraenim Siti Herawati SH, Selasa (18/2/2013).

Menurut Herawati, masa kampanye yang kini berlangsung bukan tidak mungkin banyaknya PNS yang berkeliaran ikut meramaikan kampanye. Sebab ada dua kandidat incumbent yang maju dipilkada. Yakni cabup nomor tiga, H Muzakir Sai Sohar-H Nurul Aman (Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim), kemudian cabup nomor satu  Asri AG dan H Rachman Djalili (Asri sebagai Sekda Prabumulih dan Rachman Djalili sebagai Walikota Prabumulih).

Namun Siti Herawati mengakui, PNS yang mengambil cuti tahunan cukup banyak. "Saya lupa berapa jumlahnya saya lupa. Yang pasti berdasarkan surat edaran Pak Bupati. PNS tetap harus netral tidak memihak ke calon manapun," katanya.

Ketika ditanya bagaimana jika di lapangan masih ditemukan PNS yang ikut kampanye tetapi tidak mengambil cuti tahunan tersebut, Herawati, memilih no comment. Alasannya hal itu sudah merupakan pribadi PNS itu sendiri.

Terpisah, Ketua KPU Muaraenim Isa Ansori SE mengungkapkan, sesuai aturan PNS harus netral, tidak boleh mendukung salah satu calon. Itu bukan berlaku kepada PNS saja, malah termasuk pejabat Kades, pejabat BUMN dan BUMD.

Sementara itu, Bupati Muaraenim H Muzakir Sai Sohar, membenarkan jika para PNS untuk berlaku netral dan tidak usah ikut-ikutan dalam kampanye termasuk dalam urusan Pilkada.  Dan hal tersebut sering ia ungkapkan dalam berbagai acara, dengan mengingatkan para PNS untuk tidak ikut campur dalam pilkada.

"Posisi PNS harus netral, tidak memihak ke calon manapun," tutur Muzakir.
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved