Sabtu, 30 Mei 2015
Home » Opini

Sistem Peradilan Pidana Anak

Kamis, 12 Juli 2012 09:06

Sistem Peradilan Pidana Anak
Sripo/Dok
Prof. Amzulian Rifai, Ph.D Dekan Fakultas Hukum UNSRI

Perlindungan HAM terhadap anak menjadi bagian penting dari aspek penilaian perlindungan HAM di suatu negara secara keseluruhan. Pasti ada keberagaman antara satu negara dengan negara lainnya.  Bahkan di Australia yang menganut sistem federasi, ada perbedaan antara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya.

Di negara bagian Victoria dikenal pengadilan anak (Children’s Court of Victoria) yang eksis berdasarkan Children, Youth and Families Act 2005. Pengadilan ini memiliki dua bagian yang khusus menangani perkara yang terkait dengan anak-anak. Dua bagian dimaksud adalah bagian keluarga (family division) dan bagian kejahatan (criminal division).  Bahkan bagian kriminal juga khusus bagi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dari suku Aborigin (the children’s Koori Court).

Tingginya Perkara Anak
Sistem peradilan (anak) di Indonesia menjadi penting di saat banyak anak-anak yang tersangkut permasalahan hukum. POLRI mencatat masih ada hampir 1000 anak di bawah umur yang terjerat kasus pidana. Kasus pidana anak terbanyak di Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Bengkulu. Tingginya kasus pidana anak lantaran para pelapor kasus tersebut memaksa polisi untuk meneruskan proses persidangan.

Di Aceh Utara, sejak bulan Januari 2012 hingga bulan Mei 2012, tercatat sekitar enam orang anak di bawah umur menjadi terpidana ataupun pelaku dalam kasus pencurian dan pelecehan seksual.
Seorang siswa kelas satu SMK di Palu berusia 15 tahun, Sulawesi Tengah, terancam hukuman lima tahun penjara gara-gara dituduh mencuri sandal jepit. Anak tersebut diadili di Pengadilan Negeri Palu Selasa 20 Desember 2011 karena didakwa mencuri sandal jepit milik Brigadir Satu Polisi Ahmad Rusdi Harahap. Jaksa mendakwanya dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana lima tahun penjara. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah.

Sedangkan di Bali, DW (15) didakwa melakukan menjambret Rp 1.000. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan DW bersalah dan menuntut DW 7 bulan bui. Menurut JPU, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.

Banyaknya kasus yang melibatkan anak-anak memunculkan berbagai permasalahan. Dalam penyidikan kasus anak sebagai pelaku, adalah korbannya bersikeras supaya pelakukanya itu ditangkap ditahan. Seringkali menjadi dilema bagi kepolisian. Pelapor menginginkan pelakunya ditangkap,sedangkan keluarga pelaku meminta untuk tidak ditahan karena sekolahnya nanti terbengkalai. Kondisi yang dilematis bagi POLRI.

Demikian juga dengan jaksa. Apabila aspek formal suatu perkara telah lengkap, maka jaksapun harus menindaklanjutinya (P21). Maka secara berantai, hakim juga tidak dapat menolak perkara harus memberikan putusannya. Di mata masyarakat, aparat hukum sudah “sedemikian parahnya” karena mengadili anak-anak, seakan tanpa belas kasihan.  

Halaman123
Penulis: admin
Editor: Bedjo
Sumber: Sriwijaya Post
KOMENTAR
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas