Kanal

KPUD PALI Tetap Sampaikan Surat Edaran KPU Sumsel Terkait Caleg TKS dan Honorer

Ilustrasi pemilihan legislatif 2019 - Istimewa

SRIPOKU.COM, PALI - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tetap meneruskan surat edaran KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tentang Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) atau honor Pemerintah Daerah (Pemda) PALI untuk mengundurkan diri jika menjadi Calon Legislatif (Caleg).

"Setelah kita konsultasi dengan KPU Sumsel maka surat edaran TKS yang Caleg tetap mengundurkan diri dari TKS karena TKS digaji oleh APBD," kata Hasyim, Ketua KPUD PALI, baru-baru ini.

Masih kata Hasyim, KPUD PALI tidak akan investigasi Caleg yang berstatus TKS atau honor. Namun, jika ada laporan resmi tertulis maka akan menindaklanjuti laporan dari warga terhadap TKS yang Caleg yang tetap calon akan tetapi belum membuat pernyataan mengundurkan diri.

Baca: Pengusaha Biro Perjalanan Umroh Kelimpungan. Mereka Terpaksa Lakukan Cara Ini

"Kalau ada laporan tertulis dan resmi dari masyarakat kita, tetap menindaknya, tapi kalau laporan berbentuk seperti surat kaleng atau melalui Sosial Media tidak digubris laporan itu," jelas Hasyim.

Sebelumnya, sejumlah partai politik di Kabupaten PALI beramai-ramai mendatangi Sekretariat KPUD Kabupaten PALI, di Jalan Merdeka Km 9 Talang Kelapa kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi Kabupaten PALI, Senin (3/9/2018).

Sejumlah parpol tersebut antara lain, Demokrat, Nasdem, Hanura, Golkar, PDIP, PBB, PPP, PAN, dan PKB.

Baca: Sriwijaya FC Punya Waktu 3 Hari untuk Persiapan Menghadapi Persebaya Surabaya

Kedatangan sejumlah parpol itu bertujuan untuk mengklarifikasi surat edaran dari KPUD Kabupaten PALI per tanggal 29 Agustus 2018 mengenai setiap bakal calon legislatif yang berstatus tenaga honorer wajib mengundurkan diri.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten PALI Devi Harianto, SH MH yang dalam kesempatan ini menjadi koordinator parpol mengatakan bahwa surat edaran yang dikirimkan KPUD PALI seolah-olah telah menjebak parpol yang ada di Bumi Serepat Serasan.

"Surat edaran tersebut dikeluarkan setelah setiap bakal calon sudah dinyatakan memenuhi syarat (MS). Artinya KPUD PALI dalam hal ini seolah-olah menjebak parpol. Kalau dari awal aturan itu diterapkan, tidak mungkin bagi parpol di PALI mengusung Bacaleg yang bekerja sebagai tenaga honorer," kata politisi Demokrtat.

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post

Video Mesumnya Diputar di Kelas dan Tersebar, Siswi Berprestasi di Karawang Terpaksa Pindah Sekolah

Berita Populer