Kanal

Anggota DPRD Terkejut, Kematian 3 Warganya Saat Bekerja di PT PGE Belum Dapat Santunan

Puluhan perwakilan masyarakat Semende, menghadiri rapat yang digelar oleh DPRD Muaraenim dengan instansi terkait membahas masalah musibah meninggal tiga warga Semende di areal PT PGE Lumut Balai di gedung DPRD Muaraenim, Senin (10/9). - SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI

Laporan wartawan sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM -- Anggota DPRD Kabupaten Muaraenim prihatin dan terkejut mengetahui tiga warganya yang meninggal ketika sedang bekerja di Subkon PT PGE Lumut Balai Semende, belum sedikitpun mendapatkan santunan dan uang duka dari perusahaan yang memperkerjakannya.

"Masyaallah, kita baru tahu, kami kira sudah ada. Kami prihatin jika itu benar ada," tukas Ketua Komisi IV DPRD Muaraenim Mardiansyah dalam rapat bersama di DPRD Muaraenim, Senin (10/9/2018).

Dalam rapat lintas Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV Mardiansyah, dihadiri oleh Komisi I, II, dan III, pada OPD terkait, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Koramil , Kapolsek, Camat SDL, 10 Kades, Pemangku Adat , Tokoh masyarakat , tokoh Pemuda, dan puluhan perwakilan masyarakat Semende.

Menurut Mardiansyah, jika mendengar dari informasi masyarakat dan intansi terkait, PT PGE dan Subkonnya perlu dilakukan pemeriksaan secara mendalam karena diduga banyak data-data yang tidak sinkron baik itu dari Disnaker, Dinkes, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perizinan dan lain-lain.

Belum lagi, masalah ketenagakerjaan dan safty (K3) apakah sudah sesuai prosedurnya dan keanggotaannya sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Baca: Kuota CPNS Sumsel 4.283, Kepala BKD Sumsel : Ini Belum Final Bisa Bertambah Lagi

Sebab dari laporan keluarga dan warga Semende, mengapa hingga saat ini, mereka tidak mendapat santunan dan uang duka.

"Hari ini, PT PGE tidak dapat hadir, mereka minta waktu setelah hasil investigasi keluar baru akan hadir. Namun kita minta pada tanggal 17 September mereka bisa hadir di DPRD Muaraenim," tegasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Komisi I DPRD Muaraenim Mukarto, meminta kepada OPD terkait untuk menyiapkan data pada rapat mendatang, meskipun kewenangan di Propinsi dan Pusat, diminta minimal data tembusannya.

"Masak Muaraenim tidak tahu, perusahaan ini bergerak di Muaraenim, rakyat Muaraenim yang kena imbasnya langsung. Aneh jika data saja mereka tidak mau memberikan," tukasnya.

Halaman
12
Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post

Video Detik-detik King Kobra Ditangkap Kurir JNE di Perumahan, Warga Mengaku Lihat Ada 6 Ekor Ular

Berita Populer