Sabtu, 29 November 2014
Sriwijaya Post

Kantor KPUD Banyuasin Dikepung

Selasa, 21 April 2009 06:48 WIB

BANYUASIN, SRIPO --- Kisruh pasca pemilu legislatif mulai terjadi di mana-mana. Seperti yang terjadi di Kantor KPUD Banyuasin. Simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Banyuasin, Senin (20/4) sore, mengepung kantor yang terletak di Jalan Thalib Wali Pangkalan Balai Banyuasin itu.
Massa yang diperkirakan mencapai ratusan itu mendatangi kantor penyelenggara pemilu Banyuasin dengan menggunakan 20 mobil pribadi dan puluhan angdes. Mereka mendesak KPUD Banyuasin agar melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Rantaubayur.
Tuntutan itu dilakukan lantaran perolehan suara PDIP di Kecamatan perairan banyak yang dicurangi. Dari 5.200 suara penghitungan yang dilakukan, yang dilaporkan PPK ke KPUD hanya tersisa 2.113 suara.
Massa pendukung PDI Perjuangan yang berkumpul sejak pagi hari di kantor KPUD mulai panas
saat KPUD Banyuasin merekap penghitungan suara dari Kecamatan Rantaubayur.
Sementara ratusan masa yang terkonsentrasi di luar gedung KPUD diinstruksikan mengepung kantor. Mereka menutup seluruh akses keluar kantor KPUD Banyuasin. Hal itu dilakukan karena anggota KPUD Banyuasin tidak mendengar aspirasi PDIP yang menghendaki penghitungan ulang.
Lantaran kondisi makin panas pihak keamanan gabungan Polres Banyuasin dan Polsek  Pangkalan  Balai di bawah pimpinan Kasat Sampta AKP Edi MP langsung mengamankan anggota KPUD Banyuasin. Mereka dibawa ke ruang rapat.
Sementara pintu masuk KPUD ditutup dengan kawat berduri dan dijaga ketat anggota Polres Banyuasin yang dilengkapi senjata lengkap.
Setelah dilakukan negosiasi antara KBO Samapta Iptu Tulus Yulianto dengan Korlap PDIP Askolani akhirnya disepakati untuk melakukan dialog tertutup antara perwakilan pengurus partai PDIP dengan anggota KPUD Banyuasin dan panwaslu.
Akhirnya rekapitulasi ditunda. KPUD berjanji akan mengusut dugaan hilangnya suara PDIP dan empat parpol lainnya. Dengan keputusan ini massa kemudian membubarkan diri. Korlap Aksi Askolani SH mengatakan KPUD harus bertanggungjawab atas temuan berbagai pelanggaran pemilu yang merugikan PDIP oleh PPK Rantaubayur.
Dicontohkan Askolani, Joice Agustina L caleg Provinsi Sumsel nomor urut 10 ini kehilangan suara. Dari laporan saksi di tiap TPS dia mampu mengumpulkan 442 suara. Diduga oknum PPK Rantau Bayur mengurangi perolehan suaranya, dari ratusan suara menjadi 12 suara saja.
“Kemana suara saya itu. Oknum PPK Rantau Bayur harus bertanggungjawab. Saya telah berjuang keras. Kalah atau menang wajar tapi jangan seperti ini caranya,” jelas Joice dalam orasinya.
Begitu juga Darmawan Holik yang caleg DPRD Provinsi Sumsel. Darmawan yang masih duduk di  kursi  legislatif  DPRD Kabupaten Banyuasin hilang hingga 575 suara dari 2.491 suara yang dirinya peroleh.
“Warga PDI Perjuangan yang telah memilih kami dengan hati nurani dan penuh keikhlasan mempertanyakan hal ini. Kami tidak membeli suara. Wargalah yang memberikan suaranya pada kami. Itu tandanya PDI Perjuangan masih ada,”ungkap Darmawan.
Sementara Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuasin Darwin Azhar SH didampingi Wakil Ketua Askolani SH menambahkan, pihaknya tidak bisa mencegah sikap warga PDI Perjuangan itu.
“Suara yang hilang bukan sedikit untuk suara partai saja hilang 3.000-an suara. Siapa lagi yang harus bertanggungjawab selain PPK Rantau Bayur,”tambah Darwin.
Setelah pertemuan tertutup dengan para anggota KPUD Banyuasin dan Panwaslu Banyuasin akhirnya disepakati KPUD Banyuasin akan menggelar penghitungan ulang formulir C1 untuk caleg DPRD Provinsi Sumsel.
“Kami sudah bertemu dengan perwakilan 5 parpol yakni PDIP, PPP, PNBK, PKS dan Partai Pelopor yang mengajukan keberatan terhadap rekap PPK. Kami sepakat untuk mencoba mengurai benang kusut ini. Kami menghitung ulang C1 sesuai dengan permintaan dan tuntutan mereka. Mulai malam ini kita akan bergerak untuk mencari data C1 tersebut di PPK Rantau Bayur,” ungkap Ketua KPUD Banyuasin, Ibzani HS SPd usai melakukan rapat tertutup.  (udn/sgn)

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas