News Viode Sripo

Video Warga Blokade Tol Kayuagung - Pematang Panggang, Pemudik Terancam Tak Bisa Melintas

Belasan warga Desa Surinanti Teluk Purun Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, tampak duduk sambil berjaga-jaga di tengah jalan tol ruas Kayuagung- Pemat

SRIPOKU.COM,PALEMBANG -- Belasan warga Desa Surinanti Teluk Purun Kecamatan Pedamaran Kabupaten OKI, tampak duduk sambil berjaga-jaga di tengah jalan tol ruas Kayuagung- Pematang Panggang, Rabu (15/5) petang.

Sambil mendirikan tenda dadakan seadanya, belasan warga ini memblokade lajur A jalan tol dengan menggunakan sejumlah kayu gelam dan papan.

Ditengah kayu-kayu tersebut tertuliskan dilarang melakukan aktifitas di atas lahan ini, dikarenakan lahan ini masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan nomor perkara "06/PAT-G/2019/PN KAG.

Aksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk protes dari warga yang diketuai oleh Pete Subur, lantaran lahan mereka seluas 9 hektare hingga kini belum mendapatkan ganti rugi oleh pihak kontraktor.

Akibat dari aksi blokade itu, membuat rencana bakal dioperasikannya ruas tol Kayu Agung-Pematang Panggang terancam tak bisa dilintasi. Hal itu dikarenakan laju sebelah kiri alias lajur A yang direncanakan akan digunakan oleh para pemudik dari arah Lampung menuju Palembang telah di blokade warga.

Pemilik Lahan yang belum bebas, Pete Subur mengatakan pihaknya melakukan aksi protes karena hak mereka belum dibayarkan hingga saat ini. Maka dari itu pihaknya berinisiatif melarang kendaraan apapun yang melintas, bahkan pihaknya berjaga selama 24 jam penuh.

"Sampai sekarang belum ada titik temu tentang ganti rugi lahan kami, maka itu kami blokade jalan," ujarnya saat ditemui di lokasi tol Kayuagung-Pematang Panggang.

Diakuinya, negosiasi pergantian lahan tersebut sudah berlangsung lama dan alot. Terlebih, warga mengklaim sering ditipu oleh pihak terkait untuk penyelesaian masalah lahan itu.

Bahkan, pihak kontraktor sempat mengingkari janji dengan terus melanjutkan pembangunan di lahan mereka yang belum bebas. Padahal, sesuai perjanjian awal apabila lahan belum diselesaikan maka tak boleh ada aktifitas pembangunan.

Akan tetapi, ketika warga tak ada di lokasi para kontraktor melakukan pembangunan bahkan membawa aparat sehingga membuat warga tak bisa berbuat banyak.

"Kalau sudah jalan buntu dua lajur ini akan kami tutup. Apapun resikonya kami tetap pertahankan lahan kami," tegas Subur.

===

Berita Selengkapnya Simak di Harian Umum Sriwijaya Post Edisi Cetak....!

Penulis: Rahmad Zilhakim
Editor: Igun Bagus Saputra
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved