Berita Banyuasin

Kejaksaan Negeri Banyuasin Buka Posko Konsultasi Hukum Khusus Bagi Para Kades

Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin akan membuka posko konsultasi hukum khusus bagi Kepala Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.

Kejaksaan Negeri Banyuasin Buka Posko Konsultasi Hukum Khusus Bagi Para Kades
SRIPOKU.COM/ALAN NOPRIANSYAH
Bupati Banyuasin H Askolani saat menghadiri kegiatan pisah sambut Kajari Kabupaten Banyuasin, Selasa (23/4/2019). 

Laporan wartawan sripoku.com, Mat Bodok

SRIPOKU.COM, BANYUASIN - Kejaksaan Negeri Banyuasin akan membuka posko konsultasi hukum khusus bagi Kepala Desa (Kades) di wilayah Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Banyuasin.

"Dibukanya konsultasi hukum secara gratis di kantor kejaksaan Banyuasin ini, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kepala desa setiap hari kerja," kata Kajari Banyuasin Muchamad Jeffry Rudy SH MHum didampingi Kasi Intel Arie Apriansyah SH MH seraya berucap pintu kejaksaan terbuka buat kades.

Adanya posko tersebut, dapat memberikan pemahaman dan edukasi tentang hukum kepada kepala desa agar tidak salah langkah dalam pengunaan dana desa.

"Jadi kalau kades datang ke kantor kajari bukan berarti punya kasus karena kita lebih mengutamakan pencegahan dari pada penindakan," katanya.

Upaya ini, menurut Mochamad, sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi agar dana desa terserap dengan maksimal.

Kisah Pilu Datang dari Pemilik Bedeng 4 Pintu Warisan Bapaknya yang Ikut Ludes Terbakar

Polisi Berhasil Tangkap Perempuan Diduga Penyebar Video HS yang Ancam Jokowi

Warga Keluhkan Pasar Inpres Muaraenim Semrawut dan Macet, Dipenuhi Pedagang Kaki Lima

Apalagi anggaran yang dikucurkan ke desa-desa cukup besar setiap tahunnya. Namun, apabila masih ada kades yang nakal, kami sendirilah yang menindaknya.

"Sebab, banyak kepala desa yang takut salah dalam mengunakan anggaran dan tidak tepat sasaran karena nilai anggaran perdesa cukup besar. Hal ini juga membantu mereka agar tidak khilaf berpikir mencari keuntungan pribadi," tutur Mochamad.

Posko dibentuk untuk menghilangkan rasa takut dan merubah persepsi selama ini.

"Saya imbau silahkan kades datang ke kantor, apa saja permasalahan hukum yang dihadapi akan dicarikan solusi untuk menyelesaikannya,” jelasnya.

Selain itu, ada sejumlah program kejaksaan yang akan dilakukan kedepan diantaranya Jaksa masuk desa, Jaksa masuk Pesantren, meningkatkan TPAD dan MoU dengan Pemkab Banyuasin menetapkan Zona Integritas Bebas Korupsi.

"Program-program yang dicanang Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin ini kami mendukung dan kawal dan kerjasama dengan Pemkab titik-titik yang menjadi PAD dapat ditingkatkan sehingga program Banyuasin Bangkit ini dapat terwujud," tandasnya.

Penulis: Mat Bodok
Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved