Berita Palembang

Ini Konsekuensi Bagi Wajib Pajak tak Bayar PBB, Mulai dari Penyegelan Sampai Cabut Izin Usaha

Ini Konsekuensi Bagi Wajib Pajak tak Bayar PBB, Mulai dari Penyegelan Sampai Cabut Izin Usaha

Ini Konsekuensi Bagi Wajib Pajak tak Bayar PBB, Mulai dari Penyegelan Sampai Cabut Izin Usaha
SRIPOKU.COM/YANDI TRIANSYAH
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Palembang, Shinta Raharja. Konsekuensi Bagi Wajib Pajak tak Bayar PBB, Mulai dari Penyegelan Sampai Cabut Izin Usaha 

Ini Konsekuensi Bagi Wajib Pajak tak Bayar PBB, Mulai dari Penyegelan Sampai Cabut Izin Usaha

Laporan wartawan Sripoku.com, Yandi Triansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Palembang, Shinta Raharja mengakui jika ada warga dan pelaku usaha tak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bisa dikenakan sanksi.

Menurut dia, sanksi terberatnya bagi warga yang tak membayar PBB bisa dikenakan segel di rumahnya dan bagi pelaku usaha jika tak membayar PBB maka izin usahanya bisa dicabut.

Namun tentu pihaknya tak serta merta langsung menyegel dan mencabut izin milik warga.

Tetap melalui proses Surat Peringatan pertama sampai ketiga kalinya.

"Konsekuensi warga tak membayar PBB bisa diberikan surat peringatan sampai kita segel," kata Shinta, Selasa (14/5/2019) saat dihubungi Sripoku.com.

Menantu Gubernur Sumsel Herman Deru Lolos ke DPRD Sumsel, Muhammad Yaser Caleg PAN Dapil Banyuasin

Gara-gara Rebutan Janda Beranak Tiga, Seorang Pria Tewas Mengenaskan Pasca Duel Maut Selama 5 Menit

Kronologi Penembakan terhadap Aiptu Yashubi, Bhabinkamtibmas Polsek Plaju Palembang

Menurut Shinta bagi warga yang keberatan dengan ketetapan nilai PBB untuk mengajukan keberatan ke kantor BPPD di Jalan Mardeka Palembang.

"Jangan sampai tidak membayar pajak, jika ada yang keberatan silahkan ajukan saja keberatannya ke kita," kata Shinta.

Shinta mengatakan, saat ini sudah puluhan warga yang sudah mengajukan keberatan atas nilai PBB yang warga terima.

Shinta mengaku, selama ini ada warga yang sudah melakukan pembangunan dan memperluas bangunan rumah atau town house namun tidak melaporkan kepada pihaknya. Sehingga nilai PBB tidak berubah.

Padahal begitu warga melakukan perluasan bangunan rumah bangunan lainnya harus melaporkan kepada pihaknya.

Namun kenyataannya tak banyak warga yang ikhlas melaporkan renovasi yang dilakukan kepada BPPD.

"Petugas kita sudah cek banyak rumah sudah jadi town house sudah beberapa kosan bertambah pintunya," kata dia.

====

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved