Cegah Konflik Pasca Pemilu 2019, 4 Konsensus Dasar Harus Ditegakan dan Jangan Curigai Pemerintah

Cegah Konflik Pasca Pemilu 2019, 4 Konsensus Dasar Harus Ditegakan dan Jangan Curigai Pemerintah

Laporan wartawan Sripoku.com, Reigan Riangga

SRIPOKU.COM, PALI - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 serentak telah dilaksanakan pada 17 April 2019 lalu.

Demi menjaga kondusifitas ‎pasca Pemilu 2019 serta menghindari konflik terjadi di tengah masyarakat, empat pilar demokrasi harus ditegakkan.

‎Kabid Kesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Provinsi Sumsel, Kurniawan Kantinoko mengatakan bahwa 4 Konsensus Dasar yang sudah disepakati oleh para tokoh bangsa ini harus di‎junjung tinggi.

"Kita sepakat demi keutuhan NKRI, bahwa Hoax, Ujaran Kebencian, Politisasi Sara dan Politik Uang adalah racun demokrasi, untuk itu mari mulai sejak dini untuk menyatakan bersama menolak karena racun demokrasi," ungkap Kurniawan saat Diskusi Politik bersama tokoh masyarakat, parpol serta kader partai di Kantor Bupati Panukal Abab Lematang Ilir (PALI‎), Rabu (1/5/2019).

Menurut dia bahwa perbedaan pilihan dalam demokrasi adalah hal wajar serta sesuatu hal yang indah dalam demokrasi.

Meski begitu, kata dia, harus tetap menjaga kondusifitas sehingga jangan terjadi konflik.

Dari itu, masyarakat harus punya pemahaman, kewajiban dan haknya sebagai warga negara Indonesia.

‎Selain itu, kata Kurniawan, seperti yang tertulis pada Pasal 434 UU nomor 7 Tahun 2017, Pemda memiliki kewajiban untuk berperan membantu penyelenggara pemilu dalam hal membantu untuk mensosialisasikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Jadi, masyarakat jangan selalu curiga kepada pemerintah. Kita terlibat dalam demokrasi ini ‎agar masyarakat paham hak, tanggung jawab dan kewajibannya," jelas dia.

Hal ini penting, mengingat ‎agar masyarakat cerdas dalam berpolitik.

Dari kecerdasan ini, lanjutnya, tentu masyarakat ‎mampu memfilter (menyaring) info yang berkembang luas di mana saja‎.

"Hal-hal inilah yang bisa memecah belah bangsa kalau masyarakat masih percaya akan hoax, ujaran kebencian, politisasi sara dan politik uang," ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kesbangpol PALI, Rizal Fahlevi menambahkan, pihaknya menggelar diskusi politik ini semata agar masyarakat paham akan haknya.

"Kita ingin situasi tetap kondusif pasca Pemilu 2019 serentak dilaksanakan," ujarnya.

====