Diminta Serius Usut Politik Uang, Massa Geruduk Bawaslu Sumsel

Puluhan massa yang tergabung dalam Ormas Generasi Penegak Anak Bangsa Sumsel menggeruduk Kantor Bawaslu Provinsi Sumsel, Senin (22/4). Mereka meminta

Diminta Serius Usut Politik Uang, Massa Geruduk Bawaslu Sumsel
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Kasubag Pengawasan Bawaslu Sumsel Tirta Arisandi memberikan penjelasan kepada para pendemo di Halaman Kantor Bawaslu Sumsel, Senin (22/4). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Puluhan massa yang tergabung dalam Ormas Generasi Penegak Anak Bangsa Sumsel menggeruduk Kantor Bawaslu Provinsi Sumsel, Senin (22/4). Mereka meminta Bawaslu Sumsel serius dan segera memproses laporan politik uang yang diduga dilakukan oleh oknum Caleg, baik di masa tenang maupun pada hari pemungutan suara.

5 Warga dari Banyuasin 3 Melaporkan Oknum Caleg ke Bawaslu Sumsel dengan Tuduhan Politik Uang

Ekonomi Belum Sejahtera, Jadi Penyebab Warga Mudah Terima Politik Uang

"Kami datang ke sini untuk meminta Bawaslu Sumsel bertindak tegas terhadap caleg yang kami laporkan karena dugaan money politics," ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Rahmad Sandi.

Pada aksi yang dikawal aparat kepolisian ini, massa meminta temuan di lapangan terkaitb money politic yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, yang melibatkan caleg berinisial "AH" dari sebuah partai.

"Kami sudah laporkan ini ke Bawaslu OI, namun tidak ada tindaklanjutnya, jadi kami ke sini berharap Bawaslu Sumsel bisa mengambil langkah yang tegas," ujarnya.

Kasubag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sumsel, Tirta Arisandi saat menyambut massa pendemo mengatakan jika permintaan masyarakat untuk segera ditindaklanjuti sedang diproses Bawaslu. "Sekarang masih dalam proses pendalaman, jadi kami harap semua bersabar, pasti akan kami tindak jika benar terbukti," ujarnya.

Pihaknya mengapresiasi terhadap aspirasi yang disampaikan ke Bawaslu sebagai wujud kepedulian dan menandakan masyarakat sudah sadar dan tidak lagi termakan money politic.

Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Sumsel Iin Irwanto ST MM ketika dihubungi mengatakan hingga saat ini Bawaslu sudah menerima 28 laporan dan temuan dugaan pelanggaran. Yang paling banyak laporan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye. Menurut alumni FT Unsri ini, dugaan pelanggarannya macam-macam, ada soal netralitas ASN dan/atau pejabat negara atau kampanye di tempat yang dilarang. Jajaran Bawaslu menerima 7 laporan mengenai dugaan politik uang. (fiz)

Penulis: Abdul Hafiz
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved