Berita Palembang

Dua Petugas KPPS di Sumsel Meninggal Dunia, Diduga 'Pahlawan Demokrasi' Ini Kelelahan Bertugas

Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi, SH MH mengakui meninggalnya dua anggota KPPS

Dua Petugas KPPS di Sumsel Meninggal Dunia, Diduga 'Pahlawan Demokrasi' Ini Kelelahan Bertugas
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi, SH MH 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi, SH MH mengakui meninggalnya dua anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) lantaran pemilu 2019 lebih menguras waktu dan tenaga hingga kelelahan.

"Pada saat pendaftaran menjadi KPPS memang sudah ada persyaratannya untuk kesiapan kesehatan fisik dan dilampirkan keterangan. Namun kita sama-sama tahu, pemilu 2019 kali ini lebih menguras waktu dan tenaga hingga kelelahan. Dari laporan yang kita terima hingga kemarin ada dua petugas KPPS yang meninggal dunia. Jangankan mereka ya, kami saja yang memonitor sudah berapa hari tidak tidur dan terasa lelah. Jadi harus tetap jaga kesehatan," ungkap Hepriyadi, Senin (22/4/2019).

Kedua petugas KPPS meninggal, yaitu Fachrul (50), petugas di TPS 2 OKU dan Tuti Hidayati, petugas KPPS di Desa Suka Mulya OKI.

"Informasinya kelelahan dan kami akan rapatkan agar 2 pahlawan demokrasi ini mendapat santunan. Meskipun anggaran tidak ada, nanti kita himpun dari semua Ketua KPU kabupaten/kota. Kedua petugas disebut sempat mengeluh kelelahan," ujarnya.

Pada perekrutan KPPS, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan agar dalam perekrutan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) supaya yang memiliki stamina kuat dan jangan yang sudah uzur alias terlalu tua.

"Jangan sampai yang tuo nian, yang lah uzur jadi KPPS. Prinsipnya kalau bisa yang masih muda, yang masih kuat. Boleh-boleh bae tuo tapi yang masih kuat, mampu bergadang," ungkap Ketua KPU Palembang H Eftiyani SH yang sempat diwawancarai Sripoku.com kala itu.

Diakui Eftiyani meski sampai sekarang belum dibikin batasan usia yang ditetapkan secara baku karena masih menunggu petunjuk teknisnya.

"Soal berapa batasan usianya kita belum bikin. Tapi syaratnya berijazah minimal SMA. Nah syarat fisiknya terkadang Ketua RT kan ada yang sudah uzur. Makanya kita minta kesiapan fisik pada rekrutmen KPPS pada awal Maret nanti," kata Eftiyani yang telah berpengalaman menjadi Ketua KPU Kota Palembang periode 2009-2014.

Dijelaskannya, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau disingkat dengan KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Palembang untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

Halaman
123
Penulis: Abdul Hafiz
Editor: pairat
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved