Kekurangan Surat Suara Pilpres, BPD Prabowo-Sandi Merasa Dirugikan, Ini Penjelasan KPU Sumsel

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Menanggapi pernyataan Tim Capres 02 yang mempertanyakan kenapa di daerah basis mereka Surat Suara Pilpres kurang sehingga merasa sangat dirugikan, Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei MH angkat bicara.

"Untuk kekurangan surat suara memang terjadi di beberapa TPS, tapi yang melakukan pemilu lanjutan dari 4.805 TPS sesuai dengan mekanisme berlaku," ungkap Malik, Minggu (21/4/2019).

Mantan jurnalis ini menerangkan, jika kekurangan surat suara dapat ditutupi dengan mengambil melalui TPS terdekat.

"Alasan kekurangan itu masih kita teliti. Akibat kekurangan surat suara itu, yang jelas tertunda itu hanya 2 TPS dari 4.805 TPS di Kota Palembang," terangnya.

Malik Syafei pun mempersilakan pihak-pihak yang merasa keberatan ketidakpuasan atas penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan mekanisme.

"Silakan isi form keberatan sesuai dengan mekanisme berlaku. Nanti kan ada alur dan mekanismenya. Yang penting itu tidak semua TPS, tapi hanya beberapa TPS, dan 2 yang PSL sekarang," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo-Sandi Sumsel meminta KPU Sumsel menjelaskan kepada masyarakat, terhadap penyebab terjadinya kekurangan surat suara calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat mencoblos dalam jumlah yang signifikan.

Ketua Harian BPD Sumsel Habib Mahdi Muhammad Syahab memyatakan perlu penjelasan dari penyelenggara pemilu terkait Pileg dan Pilpres harus jadi catatan semua pihak terkait dengan proses pemungutan suara mendapati banyak TPS yang mengalami kekurangan surat suara.

"Ini menunjukkan betapa teknis penyelenggara pemilu di Sumsel ada kekurangan. Ini menjadi tanggungjawab KPU yang diamanati UU. Ini bukan kebetulan. Bahkan ada TPS baru nyoblos hari ini. Ini memilukan dengan anggaran fantastis 25 Triliyun Rupiah. Mestinya pesta demokrasi ini audah bisa dilaksanakan secara profesional.

Tim advokasi kita sudah melapor ke Bawaslu seperti di Muba sudah ada yang tercoblos. Kotak Suara Pilpres tidak digembok. Ini menentukan nasib bangsa NKRI kedepan. Kotaknya sudah pakai kardus hanya diikat tali. Sementara kotak suara lainnya ada gemboknya.

Pemikiran masyarakat jadi ada hal di balik ini semua," ungkap Habib Mahdi Muhammad Syahab didampingi Ketua Dewan Penasehat BPD DR Budiarto Marsul MSi, Wakil Ketua Ir H Sujarwoto, Ustadz Drs H Solihin Hasibuan, Perwakilan Azzaatis dan Ulama Donny Meilano, Tim Advokasi BPD Prabowo Sandi Sumsel M Ridwan Saiman SH MH, Sri Wahyuni pada konfrensi pers, Kamis (18/4/2019).

Habib Mahdi sebagai bagian dari masyarakat dan Tim Prabowo Sandi menyatakan kecewa. Mengajak relawan untuk terus mengumpulkan bahan. Ini bisa dilaporkan ke DKPP. Semoga KPU bisa memberikan penjelasan. Kepada masyarakat untuk menjelaskan.

Koordinator Advokasi BPD Prabowo-Sandi Sumsel, M Ridwan Saiman, SH, MH menerangkan, pihaknya kecewa atas maraknya kesalahan dan kekeliruan dalam teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumsel, berupa kekurangan surat suara calon presiden dan form C1 di banyak TPS.

“Bahwa sangat sulit untuk menyatakan kesalahan dan kekeliruan-keliruan tersebut sebagai suatu kelalaian, mengingat semua logistik pemilu berupa surat suara dan formulir C kesemuanya sudah bisa diperhitungkan sejak lama,” terang Ridwan.