354 Kapal Belum Disertifikasi, KSOP Imbau Jasa Pelayaran Perhatikan Keselamatan

Masih adanya kecelakaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), membuat KSOP mengajak pelaku jasa pelayaran memperhatikan keselamatan.

354 Kapal Belum Disertifikasi, KSOP Imbau Jasa Pelayaran Perhatikan Keselamatan
Sriwijaya Post edisi cetak
354 Kapal Belum Disertifikasi. 

PALEMBANG - Masih adanya kecelakaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), membuat Kesyahbandaran Operasional Pelabuhan (KSOP) mengajak pelaku jasa pelayaran memperhatikan keselamatan.

Kepala KSOP Pelabuhan Boom Baru Palembang Capt. Mugen S Sartoto Rabu (10/4) mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran dan transfortasi, pihaknya sudah melakukan sosialisai dan sertifikasi kapal kepada perusahaan. Sayangnya, masih kurangnya kesadaran pada penyedia jasa melakukan sertifikasi padahal gratis.

Kapal Maritim Malaysia Kejar Kapal Indonesia di Selat Malaka, Berikut Kronologi Lengkapnya

Disinyalir Kapal yang Beroperasi di Sumsel Banyak tidak Laik Layar, Dishub Perketat Pengawasan

"Sebenarnya, kami sudah ada beribsertifikasi gratis bagi perusahaan pelayaran. Akan tetapi Sejak akhir tahun kemarin, hasilnya belum signifikan. Untuk Kabupaten/Kota serta provinsi baru 42 yang mengikuti dari 400 kapal," ujarnya.

Artinya total ada 358 kapal belum sertifikasi. Seharusnya, untuk tahun 2019 ini masih ada kesempatan untuk melakukan sertifikasi kapal. Tetapi kendala nya adalah mereka tersangkut di dokumentasi kepemilikan dan dokumentasi pembuatan kapal.

"syarat-syarat srtifikasi itu gampang seperti dokumen kepemilikan, surat keterangan darimana mereka membuat kapal, dan baru nanti akan ada pengukuran spesifikasi dari tim kita lalu barulah keluar surat sertifikasi itu kalau lulus," ujarnya.

Secara simultan, di tahun 2019 ini pihaknya lebih memilih untuk jemput bola dengan mendatangi pengemudi atau serang untuk sosialisasi mengenai keselamatan pelayaran dan transfortasi.

"Kalau data untuk Speedboat secara kongkrit, itu tidak bisa terdeteksi karena memang domainnya Dinas Perhubungan. Kami lebih cenderung untuk mengawasi pelayaran kapal besar antar wilayah dan internasional. Namun, kami ingin berperan menentukan sosialisasi agar menumbuhkan kesadaran dalam berlayar," ungkapnya.

Jika kewenangan pengawasan terhadap kapal-kapal besar berlayar, menurutnya sudah dilakukan. Kapal-kapal besar yang tidak memenuhi standar, pihaknya mengeluarkan surat untuk tidak boleh berlayar.

Selain standar kapal, biasanya cuaca ekstrem juga tidak boleh berlayar. Maka dari itu, pihaknya mengeluarkan maklumat bagi nahkoda dan pelaku usaha pelayaran untuk tidak berlayar agar tidak terkena dampak buruk cuaca. (mg4)

===

Penulis: Wahyu Kurniawan
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved