24 Pejabat Kembalikan Tunjangan; BPK Temukan Kerugian Negara, Pelantikan Tanpa Izin Mendagri

Mutasi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilakukan Mantan Penjabat Walikota, H Richard Chahyad

24 Pejabat Kembalikan Tunjangan; BPK Temukan Kerugian Negara, Pelantikan Tanpa Izin Mendagri
Sriwijaya Post edisi cetak
Pejabat Kembalikan Tunjangan. 

PRABUMULIH - Mutasi ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) tanpa izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilakukan Mantan Penjabat Walikota, H Richard Chahyadi AP MSi saat menjabat lalu, terus berbuntut panjang.

Richard Chahyadi: Mutasi Pejabat di OKU Timur Bukan Kepentingan Politik

Usai Dilantik Menjadi Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa Gelar Rapat Bersama BPK RI Perwakilan Sumsel

Mutasi ASN Kabupaten Banyuasin Masih Tinggi. Didominasi Tenaga Guru dan Kesehatan

Dari 122 pejabat dilantik hanya 12 orang yang dinyatakan sah dan sisanya dinyatakan abal-abal alias tidak mengantongi izin kementerian dalam negeri.

Tidak hanya itu, sebanyak 24 orang pejabat dari ratusan yang abal-abal harus mengembalikan total kerugian negara sebesar Rp 58 juta akibat pelantikan menyalahi aturan yang dilakukan mantan PJ Wako Prabumulih.

Padahal jelas di dalam Kepmendagri No 131.16-1659 tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018 tentang Pengangkatan Penjabat Wako Prabumulih diktum 3 bahwa PJ Wako dilarang melakukan mutasi pegawai kecuali setelah mendapat persetujuan Mendagri. Dan hal itu terdapat perbuatan melanggar hukum atas UU No 30/2014 tentang Administrasi Negara khusus pasal 8 c yaitu larangan menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan keputusan.

Menanggapi hasil temuan BPK terkait kerugian negara imbas mutasi abal-abal itu, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM meminta mantan Pj Wako untuk bertanggung jawab atas ulah telah melakukan mutasi tanpa izin dan membuat para PNS jadi korban.

"Saya jengkel dengan Richard, kok alangkah kejamnya dia membohongi pegawai. Dia kan seorang pemimpin yang dibangga-banggakan merupakan pergawai terbaik. Masa pegawai terbaik membohongi anak buah, apakah itu yang jadi panutan, jadi contoh pegawai kalau dia membohongi pegawai, apakah itu yang disampaikan Gubernur dulu dia pegawai terbaik diutus Plt terbaik, bisa dilihat sendiri, kejam," tegas Ridho.

Ridho mengatakan, mestinya kalau Richard Gentleman seharusnya mengembalikan kerugian negara akibat ulahnya yang membuat SK pelantikan tanpa ada izin kementerian dalam negeri tersebut. "Mestinyo dio gentleman karena saya buat SK maka saya yang mengembalikan semua, saya yang bertanggungjawab, itu baru pegawai terbaik. Kalau gini kasian para pegawai," keluhnya.

Lebih lanjut Ridho sangat menyayangkan ulah mantan Pj Wako yang membodohi dan membohongi para PNS padahal yang bersangkutan merupakan PNS dan selaku pemimpin harus mengayomi dan memberikan contoh bukan sebaliknya.

"Kan kasihan PNS kita, sudah dibohongi dan harus mengembalikan uang. Belum lagi, harus menanggung malu akibat jabatan abal-abal diembannya, tidak hanya pribadi, tetapi juga keluarga," ungkapnya.

Suami Hj Suryanti Ngesti Rahayu itu menyarankan pegawai agar mengajukan gugatan hukum, baik secara pidana atau perdata. Apalagi, sudah ada dasarnya LHP dan telah ditemukan kerugian negara dan PNS wajib menyetorkan balik uang tunjangan jabatannya. "Kalau merasa dirugikan silahkan lapor baik perdana maupun pidana," bebernya.

Ridho menegaskan, Richard sendiri dinilai tidak pantas menjadi pimpinan di Sumatera Selatan disebabkan kejam dan tega membodohi orang untuk kepentingannya. "Tidak pantas pimpinan seperti itu di Sumsel, tega membohongi pegawai dan mengeluarkan SK namun tidak ada izin," tegasnya. (eds)

===

Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved