Dinkes Kota Palembang Targetkan 2019 ini 95 Persen Warga Palembang Harus Sudah Memiliki KIS

Kepala Dinkes Palembang, dr Letizia berkata, bahwa kartu KIS ini bukan hanya dimiliki masyarakat yang tidak mampu saja, melainkan hampir semua memilik

Dinkes Kota Palembang Targetkan 2019 ini 95 Persen  Warga Palembang Harus Sudah Memiliki KIS
Dzikir20 - WordPress.com
Kartu KIS-KIP-KKS. 

Laporan Wartawan Sripoku.com, Reigan Riangga 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palembang menargetkan sebanyak 95 persen warga Palembang di Tahun 2019 ini harus sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga kesehatan masyarakat bisa terjamin.

Namun begitu pihak Dinkes Palembang dalam merealisasikan hal tersebut, nampak terkendala dengan dana yang minim.

Kepala Dinkes Palembang, dr Letizia berkata, bahwa kartu KIS ini bukan hanya dimiliki masyarakat yang tidak mampu saja, melainkan hampir semua memiliki harus memiliki kartu KIS ini.

“Bagi yang mampu berarti mandiri, yang tidak mampu dan belum termasuk cover dari APBN dan itulah yang kita bantu baik dari APBD maupun perusahaan-perusahaan dalam bentuk CSR, karena kita tidak memiliki dana untuk itu,” jelas Letizia, Selasa (26/3/2016).

Selain itu, kata Letizia, sebanyak 5000 kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada di Palembang membutuhkan bantuan pakaian seragam kader yang baru untuk mendukung kinerja Posyandu di Kota Palembang.

“Setiap posyandu itu ada 5 kader, kalo di kali 1000 berarti ya 5000. Tinggal perusahaan mana yang bisa membantu kita nanti lewat program CSR mereka,” ujarnya.

Sementara, Kepala Bapedda Litbang Kota Palembang Harry Hadi menjelaskan, didalam hasil Musrenbang yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, banyak rencana pembangunan di kota Palembang masih perlu bantuan diluar dana APBN dan APBD.

Hal in artinya, sumber pendanaannya ada sebagian yang sudah tercover dengan APBN dan APBD. Namun begitu, jika tidak tercover oleh APBD karena kekurangan Anggaran, tentu perlu ada dana lain.

“Jadi maksud kita, dana CSR dari perusahaan – perusahaan baik BUMN, BUMD dan lainnya itu, jangan lagi mencari program, ambil saja program yang sudah di sepakati dalam Musrenbang, karena sebagian belum ada yang tertangani,” ujarnya.

Didalam hasil Musrenbang itu sudah banyak programnya, dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga ke Kota, namun sebagian program itu memang tidak tercover, inilah yang pihak Pemkot Palembang inginkan, yakni partisipasi dari swasta untuk membantu mendanai program tersebut agar percepatan pembangunan bisa terlaksana dengan baik, contohnya seperti sektor pariwisata masih banyak perlu pendanaan diluar APBD, di Kesehatan di Posyandu dan Puskesmas, Ketenagakerjaan.

“Sebenarnya ada di APBD, tapi tidak bisa di cover seluruhnya, nah untuk yang tidak bisa di cover oleh dana APBD, maka kita berharap partisiasi pihak swasta bisa bersinergi dalam hal pembiayaan,” terangnya.

Kepala Dinkes Kota Palembang, dr Letizia.
Kepala Dinkes Kota Palembang, dr Letizia. (SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA)
Penulis: Reigan Riangga
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved