Pelajar di Palembang Dilarang Masuk Panti Pijat Urut Tradisional & Modern Meski Hanya Refleksi Tubuh

Pelajar di Palembang Dilarang Masuk Panti Pijat Urut Tradisional & Modern Meski Hanya Refleksi Tubuh

Pelajar di Palembang Dilarang Masuk Panti Pijat Urut Tradisional & Modern Meski Hanya Refleksi Tubuh
SRIPOKU.COM/ANTONI AGUSTINO
Ilustrasi aktivitas panti pijat tradisional 

Pelajar di Palembang Dilarang Masuk Panti Pijat Urut Tradisional & Modern Meski Hanya Refleksi Tubuh

Laporan wartawan Sripoku.com, Reigan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Pelajar dilarang masuk Panti Pijat Urut Tradisional (PPUT) dan Panti Pijat Urut Modern (PPUM) meski hanya untuk refleksi tubuh.

Demikian ditegaskan Kabid Perlindungan Masyarakat Sat Pol PP Kota Palembang Herison, di hadapan 100 perwakilan usaha jasa layanan pijat urut dan salon kecantikan di Kota Palembang dalam sosialisasi Pembinaan terhadap Panti Pijat Urut Modern/Tradisional dan Salon Kecantikan tahun 2019 bertempat di The Zury Hotel Palembang, Rabu (13/3/2019).

Menurt Herison, tempat usaha panti pijat dilarang keras dijadikan tempat prostitusi, apalagi melibatkan pelajar.

Pihaknya sudah memberikan edaran tentang Perda Nomor 29 tahun 2011 tentang pembinaan dan pengawasan.

Panti Pijat Esek-esek Digrebek Petugas, Puluhan Wanita Terapis Diamankan

Camat Belitang Periksa Panti Pijat, Pekerja Tak Miliki Surat Izin

Berita Lahat: Usaha Panti Pijat Tradisonal di Lahat Menjamur. Hanya Enam yang Berizin

Pamer Dekat Banyak Wanita, Hotman Paris Bongkar Fakta Tentang Istri, Sebut Simpanan & Panti Pijat

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan pihak Pol PP dan Dinas Sosial jika ada yang melanggar terlebih dahulu akan dilakukan teguran tertulis.

Namun jikalau tak diindahkan Walikota berwenang mencabut izin PPUT, PPUM dan salon kecantikan dan tempatnya akan disegel.

"Apabila ada yang melanggar akan kita tindak tegas, karena kita sebelumnya sudah memberikan pemberitahuan dan sosialisasi mengenai Perda tersebut,” jelas Herison.

Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Palembang Heri Aprian menambahkan, pihaknya sengaja melakukan pertemuan dengan pelaku usaha panti pijat agar mengetahui terkait Perda tersebut.

"Dari pertemuan ini jika ada masukan masukan yang tidak terakomodir pada Perda 29 tahun 2011 itu akan dilakukan revisi oleh Dinas Sosial," ungkapnya.

Dalam Perda tersebut hanya mengatur tentang PPUT dan salon, namun dalam perkembangannya sekarang sudah ada SPA, salon khusus wanita, salon bayi dan sebagainya.

Jadi semua itu harus masuk ke dalam Perda karena akan ada dasar hukumnya.

Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Heri Aprian (SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA)

“Mereka (pengusaha panti pijat-red) kita minta bentuk paguyuban yang tujuannya untuk memfasilitasi antara kepentingan pengusaha dan pemerintah sehingga bisa menyatu. Kemudian akan kita bahas kontribusi mereka untuk meningkatkan PAD Kota Palembang," jelasnya.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Sudarwan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved