Pungli Masih Mendominasi Produk Layanan, Muaraenim Masuk Zona Merah

Dari 57 produk layanan administrasi di tujuh OPD, hasil penilaian Ombusdman Republik Indonesia Tahun 2018, ternyata standar pelayanan publik belum

Pungli Masih Mendominasi Produk Layanan, Muaraenim Masuk Zona Merah
ISTIMEWA
Ilustrasi

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Dari 57 produk layanan administrasi di tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hasil penilaian Ombusdman Republik Indonesia Tahun 2018, ternyata standar pelayanan publik belum memuaskan dengan skor 44,17. Dengan angka ini, Muaraenim masuk zona merah.

Berita Lainnya:
Video Viral Lurah Ab Yang Diduga Pungli Berakhir Dengan Pencopotan Jabatan
Wagub Sumsel Mawardi Yahya Ajak Jajaran Penegak Hukum di Sumsel Berantas Praktik Pungli

"Survei sengaja kami lakukan secara terbuka dengan tujuan untuk mengetahui secara nyata kekurangan yang dirasakan masyarakat dibidang pelayanan publik. Dan ternyata, yang paling banyak adalah masalah Pungli," kata kata Kepala Keasistenan Bidang Penyelesaian Laporan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan Astra Gunawan ST, Rabu (27/1).

Dikatakan, penilaian yang dilakukan untuk pembenahan serta meningkatkan pelayanan publik. Untuk itu, Ombudsman akan melakukan bimbingan dan pendampingan penerapan hasil kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 di Kabupaten Muaraenim.

Hadir dipertemuan itu, Bupati Miaraenim Ir H Ahmad Yani MM, Plh Sekda, Para Asisten, dan Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Camat. Astra Gunawan tidak sendirian, ia ditemani staf Ombudsman lainnya, Agung Pratama MSi, Laitul Fitri M.Hum, Kumia Lestari MSi.

Menanggapi hal itu, Bupati Muaraenim Ir H Ahmad Yani MM mengatakan, "Hasil penilaian objektif ini, harus disikapi positif dan bisa memotivasi dan memacu kita untuk melakukan pembenahan sehingga kita tahu dimana kekurangannya."

Menurut Yani, penyelenggaran Pelayanan Publik merupakan perwujudan pelayanan kepada masyarakat, baik berupa pelayanan administrasi, pelayanan barang maupun pelayanan jasa yang dilaksanakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai rangkaian kegiatan kepatuhan terhadap Standard Pelayanan Publik, Ombusdman RI pada tahun 2018 telah melakukan penilaian kepatuhan terhadap Standard Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 di Kabupaten Muaraenim terhadap 57 Produk Layanan administrasi di tujuh Dinas di Kabupaten Muaraenim.

Dari Hasil Penilaian ini diperoleh nilai 44,17 dan masuk dalam zona Merah. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya Kepatuhan Pemerintah Kabupaten Muaraenim terhadap Implementasi Standar Pelayanan Publik dalam berbagai bentuk diantaranya ketidakjelasan proses dan prosedur, ketidakpastian jangka waktu pelayanan, kurangnya sarana dan prasarana penunjang dan belum adanya pengelolaan pengaduan.

"Kondisi seperti ini dapat berdampak pada Pelayanan Publik yang buruk, serta potensi perilaku koruptif bahkan mengakibatkan menurunnya kewibawaan Pemerintah," katanya.

Untuk itu, lanjut Yani, dirinya sengaja mengundang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumsel untuk memberikan pencerahan dan pembekalan sekaligus pendampingan terhadap Standar Pelayanan Publik dalam rangka mempercepat perbaikan kualitas pelayanan dan peningkatan tata kelola pelayanan yang terintegrasi menciptakan pelayanan prima. (ari)

===

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved