Sumsel Maju

Kemendes PDTT RI, Buka Workshop Nasional Tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri

Para kepala desa (Kades) di Sumatera Selatan diharapkan untuk tidak main-main di dalam pengelolaan dana desa.

Kemendes PDTT  RI, Buka Workshop Nasional Tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri
Humas Pemprov Sumsel
Gubernur Sumsel Herman Deru saat foto bareng di acara Seminar 

PALEMBANG – Para kepala desa (Kades) di Sumatera Selatan diharapkan untuk tidak main-main di dalam pengelolaan dana desa. Karena itu dibutuhkan informasi yang sama dalam pengelolan dana desa salah satunya melalui pelatihan, seminar atau workshop.

Demikian diungkapnya ketika menyampaikan sambutan dalam Seminar dan Workshop Nasional tentang Tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri melalui BUMDES oleh Harian Sumatera Ekpress, yang dihadiri langsung oleh Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT) RI, Eko Putro Sandjojo yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Palembang, Rabu (27/2).

“ Mohon kepada Pak Kapolda dan Kajati, para kades ini dapat diberikan bimbingan hukum agar bisa menyamakan persepsi. Karena para Kades ini latar belakang yang berbeda,” harap Gubernur.

Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Menteri Desa saat hendak menuju ruangan seminar
Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Menteri Desa saat hendak menuju ruangan seminar (Humas Pemprov Sumsel)

Dihadapan para Kades se Sumsel ini, Herman Deru juga memberikan apresiasi pada Kementerian Desa PDTT RI yang telah menggelar Seminar dan Workshop Nasional tentang tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri melalui BUMDES. Sehingga nantinya melalui pembinaan tersebut pembanguan di desa berjalan selaras dengan pemerintah Kabupaten/kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat.

“Adanya perbedaan latar belakang pendidikan serta kepentingan desa. Menjadi kendala lambannya pembanguan di desa. Bantuan pusat 1 Miliar satu desa bila tidak terorganisir dengan baik dikhawatirkan akan ada penyalahgunaan atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu para Kades ini haruslah diberikan pembinaan,” harapnya.

Herman Deru menilai suksesnya pembangunan di desa akan mendorong majunya suatu Negara. Karena itu tidak salah jika Presiden mengambil kebijakan melalui programnya mengalokasikan dana yang nilainya tidak terhingga untuk desa.

Kemendes PDTT  RI, Buka Workshop Nasional Tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri melalui BUMDES
Kemendes PDTT RI, Buka Workshop Nasional Tata Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa Mandiri melalui BUMDES (Humas Pemprov Sumsel)

“Bukan pusat saja yang punya perhatian. Kita Pemerintah Provinsi ikut mambantu. Tahun ini ada sekitar Rp 100 Milyar melalui APBD. Tiap satu desa mendapat Rp 25 juta. Dengan rincian diantaranya 5 juta untuk PKK, 5 juta untuk karang taruna, 5 Juta untuk Pos Yandu dan selebihnya untuk uang operasional kades. Bila ini berjalan sukses kita akan tambah lagi kedepannya menjadi dua tau tiga kali lipat,” katanya.

Sementara itu Menteri Kemendes PDTT RI, Eko Putro Sandjojo menyampaikan salah satu Visi dan Misi Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran serta memperkuat pertumbuhan ekonomi desa untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

"Pak Presiden telah menaikan dana desa dari Rp 20,67 Triliun menjadi Rp 46,78 Triliun, dengan kenaikan dua kali lipat itu diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan,” tandasnya.

===

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved