Berita Palembang

Berikut Syarat dan Cara Pengajuan IMB di Kota Palembang, Dilengkapi SPPL dan Rekomendasi PBK

Mendirikan bangunan di Kota Palembang tidak bisa sembarangan atau asal bangun, lantaran harus memiliki surat izin

Berikut Syarat dan Cara Pengajuan IMB di Kota Palembang, Dilengkapi SPPL dan Rekomendasi PBK
Dok. SRIPOKU.COM
Kepala DPMPTSP Kota Palembang, Ahmad Mustain. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Reigan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Mendirikan bangunan di Kota Palembang tidak bisa sembarangan atau asal bangun, lantaran harus memiliki surat izin dari dinas setempat dan melampirkan sejumlah persyarakat, apalagi untuk bangunan publik haruslah memiliki SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) dan rekomendasi (PBK) pemadam kebakaran.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang, Ahmad Mustain mengatakan bahwa pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah ada syarat yang telah ditentukan, sehingga pihaknya tidak sembarangan memberikan izin.

“Untuk biaya dan ketentuan lamanya pengurusan IMB ini tentative (disesuaikan) ya. Jadi silahkan mengajukan IMB jika bangunannya memang diharuskan,” jelas Mustain dikonfirmasi Sripoku.com, Rabu (20/2/2019).

Berikut Syarat dan cara pengakjuan IMB di Kota Palembang:
1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
3. Keterangan Rencana Kota
4.Melampirakan fotokopi sertifikat tanah, apabila tanda bukti penguasaan tanah belum berupa sertifikat, maka pemohon wajib melampirkan surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa yang didaftarkan pada pejabat pembuatan akta tanah (PPAT).
5. Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir.
6. Melampirakan rekomendasi dari PT, Lurah dan Camat setempat pada lokasi bangunan didirikan.
7. Untuk bangunan publik atau bangunannya yang berdampak terhadap keselamatan umum, lingkungan, lalu lintas dan sistem pemadam kebakaran, harus melampirkan rekomendasi mengenai kajian lingkungan lalu lintas dan gambar rancangan pekerjaan mekanikal, elektrikal, elektikal dan sistem pemadam kebakaran SKPD teknis terkait.
8. Melengkapi gambar rancangan arsitektur bangunan.
9. Untuk bangunan rumah lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi) dan bangunan non rumah tinggal lebih dari 300m2 (tiga ratus meter persegi) harus dirancang oleh tenaga ahli ber-surat izin bekerja perencanaan di bidang arsitektur dan lebih tinggi dari 2 lantai melampirkan perhitungan struktur oleh tenaga ahli ber surat izin bidang kontruksi.
10. Melampirkan rencana tapak yang disahkan oleh Dinas Tata Kota untuk luas lahan 5000m2 (lima ribu meter persegi) keatas.
11. Melampirkan rencana dan perhitungan kontruksi beton bertulang/baja beserta detail pembesian/rangka baja bagi bangunan bertingkat yang luasnya lebih 25m2 (dua puluh lima meter persegi)
12. Bagi pendirian atau bangunan yang berada ditanah rawa reklamasi atau tanah rawa budidaya yang luasnya 1000m2 (seribu meter persegi) atau lebih melampirkan rekomendasi Dinas PU Bina Marga dan PSDA.

===

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved