Upah Perawat Honor Minim, Gubernur Sumsel Segera Kirim Edaran ke Bupati-Walikota

Tenaga kesehatan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sumsel kini bisa sedikit bernapas lega.

Upah Perawat Honor Minim, Gubernur Sumsel Segera Kirim Edaran ke Bupati-Walikota
HUMAS PEMPROV SUMSEL
Tenaga kesehatan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sumsel saat foto bersama dengan Gubernur Sumsel Herman Deru usai audiensi, Rabu (6/2) di ruang tamu gubernur. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tenaga kesehatan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sumsel kini bisa sedikit bernapas lega.

Pasalnya Gubernur Sumsel Herman Deru berjanji segera menyurati kepala daerah di kabupaten dan kota untuk memberikan upah yang setimpal pada mereka.

Hal itu dikatakannya saat menerima audiensi Gerakan Nasional Perawat Honor Indonesia (GNPHI) Sumsel, Rabu (6/2/2019) di ruang tamu gubernur.

KPU Kota Palembang Klaim tak Ada TPS Rawan dari Jumlah Total 4.805 TPS

Dinkes Sumsel Catat 486 Kasus dan Empat Warga Meninggal Dunia Akibat DBD, Berikut Data Lengkapnya

Pemprov Sumsel Anggarkan Rp84 Miliar Rehabilitasi Irigasi, Berikut 16 Lokasi Irigasinya

"Honor mereka minim bahkan ada yang nol, kita akan buatkan surat ke Kabupaten/Kota untuk memberikan upah yang setimpal sesuai jenjang," tegasnya.

Dalam kesempatan singkat itu Gubernur tak hanya mendorong agar para tenaga kesehatan ini diperhatikan dalam pemenuhan haknya untuk mendapat upah.

Namun ia juga mengatakan siap mengcover jaminan kesehatan bagi para honorer asalkan memenuhi syarat.

"Soal BPJS kesehatan, kalau identitas mereka (honor) ini jelas dan kab/kota belum mau cover kita (Pemprov) siap cover," tegasnya.

9 Napi Kasus Terorisme Dititipkan di Sumsel, Kakanwil Kemenkumham Sumsel : Tak Ada Perlakuan Khusus

Kepergok Pemilik Rumah, Pencuri di Musirawas Kabur ke Gang Buntu Lalu Babak Belur Dihajar Massa

Kejar Target, 20 Staf KPU Palembang Berjibaku Rakit 25 Ribu Kotak Suara Kardus

Sementara itu mengenai keluhan para honor yang mengaku tak mendapatkan pembayaran kapitasi jasa dari tindakan yang dilakukan dengan pembayaran BPJS, Herman Deru mengaku hanya bisa mendorong dengan mengirimkan surat ke Menkes.

"Kalau itu urusannya Permenkes gak bisa Pergub. Tapi tetap akan kita bantu dengan menyurati Menkes. Akan kita catat dan usulkan," tambahnya.

Kemudian yang terakhir mengenai pengangkatan P3K dikatakannya para honorer ini dapat berkoordinasi dengan Kepala BKD.

Terungkap Pria yang Ditemukan Tewas Tersengat Listrik di Semak-semak, Ternyata Ini Penyebabnya

Amblas dan Putus Total, Jalan Lintas Lahat-Pagaralam Kini Sudah Bisa Dilintasi Kendaraan

Jangkar Putus Tiga Nelayan Banyuwangi Jawa Timur Terdampar di Perairan Roting NTT, Berikut Ceritanya

Halaman
12
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved