Pembangunan LRT Jangan Dijadikan Komoditas Kritikan Politik untuk Merebut Simpati Calon Pemilih

Laporan wartawan sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG --- Mencuatnya persoalan projek angkutan massal perkotaan Light Rail Train (LRT) yang dinilai boros biaya dan nyaris tak tercapai tujuan pembangunannya agar tidak jadi komoditas kritikan politik.

"Semua telah terjadi, Padi telah berubah menjadi kerak nasi, rakyat butuh solusi, bagaimana menyelamatkan Fungsi ideal atau Nasib LRT di Kota ini. Bukan cuma dengan meratapi atau bahkan menjadikannya sebagai Komoditas kritik politik Kampanye antar pihak yang tengah rebutan simpati para pemilih," ungkap pengamat sosial politik Drs Bagindo Togar Butar Butar, Minggu (27/1/2019).

Dimana, sejatinya kegagalan tujuan pembangunan projek LRT ini, sepenuhnya bukan berasal dari Pemerintah Pusat, akan tetapi disebabkan tafsir, paham dan kepentingan oleh elite pejabat daerah yang jauh dan sangat berjarak dengan keinginan maupun kebutuhan masyarakat dari beragam elemen masyarakat Sumatera Selatan yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

"Tidak hanya LRT, projek Jalan Tol dan pembangunan Komplek Olahraga JSC juga tak sejalan dengan aspirasi masyarakat daerah ini. Para Tokoh Pemerintahan maupun Masyarakat Sumsel, sepertinya dituntut oleh mengasah ketajaman intuitif serta keintelektualannya ketika merumuskan keputusan juga kebijakan Pembangunan yang berbasis pada harapan dan Kebutuhan Publik, bukan untuk kepuasan sekelompok elite," kata Mantan Ketua Ikatan Alumni FISIP Unsri.

Seperti diketahui panjang lintasan LRT Palembang sekitar 23,5 km dengan biaya pembangunannya hampir sekitar Rp 12 T dinilai cukup fantastis.

"Tapi jauh tak sebanding dengan tujuan dan kemanfaatannya. Perlu diketahui bahwa jumlah penduduk kota ini adalah lebih kurang 1,8 juta jiwa belum mencapai 2 juta apalagi 5 Juta jiwa. Biasanya Moda angkatan massal seperti LRT ini dioperasionalkan di kota-kota penduduknya sangat padat, dinamis serta bermobilitas tinggi. Bahkan kaum kelas menengah profesionalnya telah dominan, maka mereka akan sangat tergantung pada moda transportasi cepat untuk mencapai pusat-pusat kegiatan ekonomi dari kediaman masing masing. Realitas serta pola aktifitas sosial ekonomi publik kota ini, masih belum seperti itu, masih banyak variabel atau instrumen antara untuk menuju kondisi seperti yang dibayangkan oleh para elite atau tokoh daerah ini," paparnya.

• Ini Penjelasan MUI Soal Syarat Menikah Mempelai Wanita Harus Perawan di Rantau Bayur Banyuasin

• Kepolisian Resort Kota Palembang Terima Piagan Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi

• Tim Soeratin U-18 PS Palembang Tiba di Batu Malang Langsung Latihan Ringan

Dapat dibayangkan bila anggaran belasan atau puluhan triliunan rupiah tadi digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan di seluruh pelosok provinsi ini, jembatan, revitalisasi sungai-sungai dan sistem drainase, subsidi pupuk bagi perkebunan rakyat, stimulasi industri kreatif maupun kerajinan masyarakat lokal, bea siswa pendidikan tinggi, membangun sentra sentra pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat dan banyak lagi.

"Bukankah rakyat akan lebih bangga dan bahagia akan ragam kebijakan pembangunan yang sangat terasa manfaat kesejahteraannya? Selanjutnya bagaimana kita untuk sigap untuk meluangkan waktu membedah keberadaan LRT Kota ini, agar mampu menemukan konsep strategis yang kelak memberi kontribusi efektif bagi Operator LRT, paling tidak mengurangi resistensinya terkait beban pembiayaan fungsional yang akan mengganggu Pos Anggaran pembangunan pemerintah lain serta dapat sesuai dengan tujuan sebenarnya," kata Bagindo.

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDeS) ini mengumpamakan, untuk 5 tahun kedepan segera realisasikan tambahan pembangunan jembatan penghubung wilayah Ulu dan Ilir Kota ini, dan tutup jembatan Ampera bagi perlintasan kendaraan umum dan pribadi, kecuali pejalan kaki, bersepeda atau sejenisnya.

"Tentu saja kukuhkan Jembatan Ampera berikut Sungai Musi sebagai Icon Utama wisata serta Landmark menarik yang membanggakan warga kota ini," ujarnya.

Penilaian Bagindo ini mengomentari terkait pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto saat berkampanye di hadapan massa para alumni Perguruan Tinggi dua hari lalu di Jakarta, yang menyebutkan bahwa Projek angkutan massal perkotaan Light Rail Train itu boros biaya dan nyaris tak tercapai tujuan pembangunannya.

Apalagi didukung oleh statement juga penjelasan oleh Wakil Presiden Jusuf kala beberapa hari sebelumnya.

"Sesungguhnya pernyataan tersebut tidak mengejutkan bagi masyarakat Daerah Sumatera Selatan, terkhusus warga Kota Palembang, tatkala Projek ini dimulai tahun 2016, kita sudah skeptis serta pesimis atas urgensi juga utilitasnya bagi peningkatan prasarana Infrastruktur kemudahan transportasi umum perkotaan di daerah ini, yang hingga saat ini hampir setengah tahun tak signifikan animo masyarakat untuk menggunakan secara rutin maupun massif untuk memakai angkutan LRT ini. Cuma sekadar mencoba dan masyarakat luar daerah tengah berliburan di Kota Palembang yang antusias menaikinya, bak para wisatawan lokal ketika berkeliling areal wisata menggunakan LRT Taman Mini Indonesia Indah. Lucu juga miris melihatnya Proyek bernilai belasan triliuman rupiah, sia sia tak sesuai dengan.peruntukannya," pungkasnya. (Abdul Hafiz)