Hutan Lestari Berbingkai Sertifikasi

Sertifikasi telah menjadi suatu hal --secara luas digunakan dalam globalisasi untuk menyediakan informasi independen bahwa standard-standard atau

Hutan Lestari Berbingkai Sertifikasi
Internet
ilustrasi 

SRIPOKU.COM - Sertifikasi telah menjadi suatu hal --secara luas digunakan dalam globalisasi untuk menyediakan informasi independen bahwa standard-standard atau persyaratan tertentu telah dipenuhi. Perhatian penjual dan pembeli yang awalnya berpaku pada persyaratan teknis telah bergerak kepada isu lingkungan, sosial atau etika, sehingga sertifikasi pada produk atau proses menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk memasarkan suatu produk.

Berita Lainnya:
Antisipasi Kebakaran Hutan Lindung, Masyarakat di Sekitar Kawasan TNKS Diminta Waspada
Tinjau Ulang Status Hutan Lindung Gunung Dempo, Jadikan Hutan Konservasi

Nussbaum dalam bukunya The Forest Certification Handbook terbitan Earthscan tahun 2005, mengisahkan tentang awal mula tujuan dibangunnya sertifikasi untuk menyediakan mekanisme bahwa seperangkat karakteristik yang disyaratkan seperti spesifikasi teknis, keamanan, atau kualitas produk telah dicapai. Mekanisme ini telah diterima sebagai alat yang paling efisien untuk memastikan hal-hal tersebut, dan sekarang secara luas dipakai oleh industri.

Pada konteks kehutanan, Nussbaum mengartikan fungsi sertifikasi sebagai sarana untuk memastikan bahwa hutan dan pengelolaannya memenuhi standard tertentu. Proses sertifikasi meliputi verifikasi bahwa tiap persyaratan standard telah dipenuhi berdasarkan bukti objektif yang dikumpulkan dari organisasi dan hutan yang sedang dinilai. Sekali sertifikat diterbitkan, asalkan kredibel, dapat digunakan pengelola hutan untuk mengkonfirmasikannya kepada pelanggan, investor, regulator, pemegang saham, atau pihak-pihak terkait bahwa hutan dikelola dalam kesesuaian standard.

Sertifikasi dapat dipisahkan kedalam dua komponen, yaitu: (1) proses teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan pada standard, lalu dari poses tersebut diputuskan penerbitan sertifikatnya, dan (2) memastikan kredibiltas dan kepercayaan pada hasil verifikasi dan sertifikat yang telah diterbitkan.

Tujuan awal dari sertifikasi hutan ada dua hal, yakni: (1) untuk meningkatkan kualitas sosial, lingkungan dan ekonomi dari pengelolaan hutan, dengan demikian menyediakan alat untuk memberikan kontribusi pada pencapaian pengelolaan hutan lestari, dan (2) untuk memungkinkan pasar secara andal membedakan dan memberi produk yang datang dari hutan yang dikelola secara bertanggung jawab dan menyediakan akses pasar yang lebih luas bagi pengelola hutan tersebut.

Perkembangan kebijakan mengenai sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dimulai pada tahun 2000 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 09.1/kptsII/2000. Aturan penilaian kinerja PHPL sampai dengan saat ini telah mengalami beberapa revisi. Kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan sertifikasi PHPL pada hutan alam yang berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) Nomor P.95/Menhut-II/2014.

Jika penilaian mengacu pada skema FSC, maka proses penilaian akan mengacu pada Prinsip-Prinsip Kelestarian yang dikembangkan oleh FSC, demikian pula manakala mengikuti skema PEFC LEI ataupun Kementrian Kehutanan, maka mengacu pada kriteria yang dikembangkan oleh lembaga dimaksud.

Point penting, bagi unit konsesi hutan yang akan melaksanakan sertifikasi adalah; (a). adanya komitmen pemilik, direksi dan seluruh jajaran karyawan, (b). pemahaman unit konsesi hutan atas setiap prinsip, kriteria dan indikator pada skema sertifikasi yang akan diikuti, (c). lakukan evaluasi secara internal atas penerapan pengelolaan hutan yang sudah berjalan dan bandingkan dengan criteria yang akan diikuti, (d). rencanakan dan susun tindak lanjut atas kesenjangan penerapan operasional dengan kriteria dimaksud, (e). lakukan pelati¬han/pen¬dam¬pingan pada item kegiatan yang masih belum dikuasasi dengan memadai. Setelah dinilai dapat memenuhi seluruh kriteria yang akan dijadikan acuan, maka barulah unit konsesi hutan mengajukan permohonan penilaian sertifikasi hutan kepada lembaga yang dituju.

Pengajuan penilaian sertifikasi hutan yang terburu-buru, seringkali mengakibatkan kegagalan pemenuhan kriteria dan penilaian akan terus dilakukan pengulangan hingga unit konsesi hutan dapat memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini tentunya akan mem¬berikan dampak psikologis bagi para karyawan yang langsung terlibat sekaligus kehilangan waktu dan biaya yang diperlukan.

Halaman
12
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved