Berita Palembang

Kementerian Keuangan RI Sebut Banyak Laporan PNPB Minerba Tak Sesuai

Kementerian Keuangan RI menyebutkan tak sedikit perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan membuat (PNPB) tak sesuai.

Kementerian Keuangan RI Sebut Banyak Laporan PNPB Minerba Tak Sesuai
SRIPOKU.COM/RAHMALIYAH
Acara sosialisasi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Palembang, Senin (17/12/2018). 

Laporan wartawan Sripoku.com, Rahmaliyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Kementerian Keuangan RI menyebutkan tak sedikit perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan membuat laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tak sesuai sehingga berimbas pada kerugian negara.

Hal tersebut juga turut dilatar belakangi oleh ketidaktahuan cara menghitung kewajiban PNPB.

Akibatn ketidaktahuan tersebut, seringkali ditemukan ketidakuratan dalam penghitungan sehingga menimbulkan kurang atau lebih bayar atas iuran tetap, royalti maupun penjualan hasil tambang.

"Sejauh ini realisasi PNPB minerba yang berupa iuran tetap, royalti, dan penjualan hasil tambang (THT) masih kurang optimal, meskipun sudah ada kemudahan dalam pencatatan dan pemungutan PNPB melalui aplikasi," jelas Direktur Penerimaan Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Wawan Sunarjo, usai acara sosialisasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP di Palembang, Senin (17/12/2018).

Wawan mengungkapkan, untuk di Sumsel saja piutang PNPB minerba mencapai Rp 222 miliar.

Sementara PNBP dalam APBN 2019, ditargetkan senilai Rp 361 triliun.

"Sumber utama PNBP itu berasal dari sektor migas yang sangat bergantung pada harga minyak. Sedangkan untuk yang lainnya cenderung fluktuatif yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan di kementerian/lembaga,” katanya.

Karena itu, nantinya di sektor migas pun akan diterapkan aplikasi e-PNBP sama halnya dengan yang telah dilakukan di sektor minerba.

Sementara itu, Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jonson Pakpahan mengatakan, pihaknya terus mendorong perusahaan minerba untuk menggunakan aplikasi pelaporan PNBP secara elektronik atau disebut e-PNBP minerba.

“Aplikasi ini akan membantu perusahaan untuk tahu berapa kewajiban mereka kepada negara secara lebih akurat,” katanya.

Dengan demikian, perusahaan wajib bayar dapat mengetahui alur pembayaran yang benar dengan menggunakan e-PNBP.

“Ini juga memudahkan bagi lembaga audit kewajiban PNBP. Jika penghitungan akurat dan ada peningkatan nilai PNBP maka dapat berdampak positif terhadap pembangunan,” ujarnya

Pasalnya, kata Jonson, peningkatan nilai tersebut sangat berpotensi mengingat e-PNBP dapat mencegah bukti setoran kewajiban PNBP minerba yang tidak tercatat, serta menghindari adanya perbedaan penghitungan.

Agar RUU Ekonomi Kreatif Optimal, Badan Ekonomi Kreatif Minta Masukan Masyarakat

Pengamat Ekonomi: Belanja Online Mengalami Penurunan, Ini Faktornya

Atasi Masalah Banjir di Palembang, Pemkot Siap Terapkan I Go Green, Sulap Sampah Jadi Ekonomis

===

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Ahmad Sadam Husen
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved