Berita Muaraenim

Bupati Muaraenim Ajak Pejabat Berikrar Anti Korupsi

Pemkab Muaraenim mendukung pencegahan korupsi dilingkungannya, seluruh pejabat Muspida dan Muspika Kabupaten Muaraenim, melakukan Ikrar Anti Korupsi

Bupati Muaraenim Ajak Pejabat Berikrar Anti Korupsi
SRIPOKU.COM/ARDANI ZUHRI
Bupati Muaraenim Ahmad Yani bersama pejabat muspida, muspika dan perwakilan masyarakat melakukan penandatangan Ikrar Anti Korupsi di Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Kabupaten Muaraenim, di Taman Adipura Muaraenim, Kamis (13/12/2018).

Laporan wartawan Sripoku.com, Ardani Zuhri

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Muaraenim mendukung pencegahan korupsi dilingkungannya, seluruh pejabat Muspida dan Muspika Kabupaten Muaraenim, melakukan Ikrar Anti Korupsi di Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Kabupaten Muaraenim, di Taman Adipura Muaraenim, Kamis (13/12/2018).

Dari pengamatan di lapangan, sebelum melakukan kegiatan peringatan HAKI 2018, Bupati Muaraenim Ahmad Yani bersama para pejabat Muspida dan Muspika serta warga Kabupaten Muaraenim, melakukan senam aerobik bersama.

Setelah itu baru melakukan Ikrar Anti Korupsi bersama-sama yang dipimpin oleh Plt Kajari Muaraenim M Husaini SH MH yang diikuti oleh semua sebagai perwakilan dari unsur pemerintah baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif dan yudikatif, perwakilan dari masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita,
tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Muaraenim.

Menurut Bupati Muaraenim Ir H Ahmad Yani MM, kegiatan peringatan dan pembacaan ikrar ini merupakan bentuk dari dukungan Pemerintah Kabupaten Muaraenim dalam upaya pencegahan korupsi dan penegakan hukum tentunya, sebab kita secara sadar memahami bahwa korupsi terbukti telah membawa ketidak adilan, ketimpangan, dan keterbelakangan. ltulah sebabnya korupsi menjadi musuh bersama bagi bangsa-bangsa di dunia ini.

Saat ini, kata Yani, Pemerintah Kabupaten Muaraenim telah turut serta dalam upaya pencegahan korupsi, yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Muaraenim Nomor : 660/KPTS/lnspektorat/2018 tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Muaraenim Tahun 2018-2019 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi.

Program ini digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Repubilk Indonesia, yang kegiatan monitoringnya sudah dilakukan sampai dengan triwulan ke lll tahun 2018.

Disamping itu juga, ada upaya untuk mendorong organisasi perangkat daerah, khususnya unit-unit pelayanan untuk membangun unit kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Masih dikatakan Yani, bahwa peringatan Hari Anti Korupsi ini mengingatkan kita bahwa korupsi hanya bisa dilawan bila dilakukan secara bersama-sama. Kerja sama bahu membahu antar lembaga-lembaga penegak hukum, sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta adanya keteladanan pimpinan untuk berdiri di depan membangun kepemimpinan yang bebas korupsi.

Semoga dengan Ikrar ini, akan menjadi momentum untuk mewujudkan Pemerintah Kabupaten Muaraenim yang benar-benar bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga pada akhirnya misi Kabupaten Muaraenim yakni Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat dan Sejahtera benar-benar akan tercapai dengan baik.

118 PNS Pemerintahan Kabupaten Muaraenim Diambil Sumpah

Hanya 25 ASN dari 7.130 Pegawai ikut MTQ dan Dakwah, Sekda Muaraenim Hasanudin Kecewa

Kota Muaraenim Gelap Gulita Setelah Dilanda Hujan Deras Disertai Angin Kencang

Sementara itu Plt Kajari Muaraenim M Husaini SH MH, bahwa setiap tanggal 9 Desember, di seluruh dunian memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) ini, termasuk di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia khususnya di Sumsel.

Namun bedanya, untuk di Kabupaten/Kota di Sumsel itu hanya memperingati saja, sedangkan di Kabupaten Muaraenim bukan saja diperingati tetapi langsung ditindaklanjuti dengan pengucapan Ikrar Anti Korupsi oleh seluruh perwakilan dari unsur pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif, perwakilan dari masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perangkat daerah yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Muaraenim.

Saat ini, kata Husaini, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia adalah 3,66, pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 3,71. 

“Nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi,”  ujar Huseini.

====

Penulis: Ardani Zuhri
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved