Peraturan Pemerintah yang Baru Belum Akomodir Honorer K2

Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Sumsel Sahrial mengatakan PP 49 tahun 2018 itu tidak menyelesaikan masalah honorer K2

Peraturan Pemerintah yang Baru Belum Akomodir Honorer K2
SRIPOKU.COM/dokumen
Ratusan guru honorer K2 menggelar aksi demo di Gedung DPRD Sumsel, Jalan POM IX Kampus Palembang, Kamis (4/10/2018). Aksi tersebut dihadiri Kadisdikpora Kota Julinto dan Kadinas Provinsi Sumsel Widodo. Para guru honor tersebut minta diangkat CPNS dan dinaikkan insentifnya. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Yuliani

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Setelah melewati proses pengkajian panjang, permasalahan seluruh honorer K2 masih belum memiliki penyelesaiannya.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah resmi dirilis.

Hanya saja untuk sebagian pihak, PP tersebut dinilai belum mengakomodir seluruh honorer.

Ketua Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Sumatera Selatan (Sumsel) Sahrial mengatakan PP 49 tahun 2018 itu tidak menyelesaikan masalah honorer, terutama bagi honorer K2.

Sebab dalam PP tersebut hanya mengakomodir guru dan tenaga kesehatan.

"Sementara tenaga honorer k2 ini kan banyak, tidak hanya guru dan tenaga kesehatan, di sekolah saja misalnya ada penjaga sekolah, operator, TU dan sebagainya. Belum lagi yang dari instansi lain, seperti honorer kantor camat, lurah, dan seterusnya," ujar Sahrial, Jumat (7/12/2018).

Ia menambahkan, PP 49 Tahun 2018 tersebut berpontensi menimbulkan komplik dan memicu kecemburuan sosial antar honorer.

Hal ini diakibatkan gara-gara pembatasan ada yang boleh ikut dan masih ada juga yang tidak ikut.

"Ini namanya bukan menyelesaikan masalah, malah ingin membenturkan antar honorer," ungkapnya.

Halaman
12
Penulis: Yuliani
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved