HD Sebut Angka Kemiskinan di Sumsel Masih Tinggi

Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM menyebut angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi di atas nasional

HD Sebut Angka Kemiskinan di Sumsel Masih Tinggi
SRIPOKU.COM/ABDUL HAFIZ
Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM berjabat tangan dengan Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri SIP usai menandatangani Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel terhadap Rancangan Awal RPJMD Gubernur Sumsel 2018-2023. 

Laporan wartawan Sripoku.com, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gubernur Sumsel H Herman Deru SH MM menyebut Ada 2 permasalahan makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur Sumsel 2018-2023.

Pertama angka kemiskinan di Sumsel masih tinggi di atas nasional.

Yang kedua Indeks Prestasi Manusia (IPM) di Sumsel di bawah nasional, bahkan ada 14 kabupaten dan kota di bawah nasional.

"Pembangunan di Sumsel tidak hanya dilakukan pihak Provinsi, tetapi dengan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Kita bersinergi untuk mewujudkan visi Sumsel Maju Untuk Semua, yang dituangkan dalam 5 misi," ungkap Herman Deru dalam sambutan Rapat Paripurna LII (52) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel terhadap Rancangan Awal RPJMD Gubernur Sumsel 2018-2023 yang dipimpin Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri SIP, Jumat (7/12/2018).

Gubernur mengatakan, rancanangan awal RPJMD telah dibahas Bapemperda. Hasil perubahan tersebut, rancangan awal disepakati Gubernur dan DPRD Provinsi Sumsel, untuk disampaikan ke Kemendagri untuk dikonsulltasikan.

Adapun kelima misi yang dimaksud yaitu pertama masuk membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan.

Kedua, meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan yang sehat, berpendidikan, profesional dan menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran dan integritas.

Selanjutnya, ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif.

Keempat, membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastrktur, termasuk dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta terwujudnya daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Halaman
12
Editor: Welly Hadinata
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved