Berita Palembang

OJK Raih Dua Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

OJK Raih Dua Penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi
istimewa
Pemberian penghargaan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kepada OJK yang diterima Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, Ahmad Hidayat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu (05/12). 

Laporan wartawan sripoku.com, Jati Purwanti

SRIPOKU.COM, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai instansi dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaik Tahun 2018 untuk kategori Kementerian/Lembaga dan BUMN/BUMD.

Dua penghargaan tersebut diterima Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas, Ahmad Hidayat pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Jakarta, Rabu (05/12).

Penghargaan di bidang sistem pengendalian gratifikasi terbaik merupakan yang ketiga kalinya diterima OJK, sebelumnya pada tahun 2016 dan 2017 OJK juga meraih penghargaan tersebut. Sedangkan penghargaan untuk pengelolaan LHKPN terbaik merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya diterima pada 2017.

Ahmad Hidayat mengatakan bahwa penghargaan yang diterima ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas upaya OJK yang secara terus menerus mengedepankan prinsip-prinsip governance dan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugasnya.

Bank Sumsel Babel Cabang Martapura OKU Timur Tambah ATM di Kecamatan Belitang

Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Provinsi Sumsel Berkunjung ke TP PKK Ogan Ilir

Sibuk Latih Sriwijaya FC, Alfredo Vera Baru Nyaris tak Sempat Menikmati Martabak HAR

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola yang bersih dan transparan, OJK juga mewajibkan pelaporan LHKPN untuk seluruh pegawai OJK mulai dari level staf sampai dengan pimpinan tertinggi.

“Melalui pelaporan LHKPN ini maka budaya antikorupsi di OJK dapat terinternalisasi dengan baik dan menjadi landasan dari setiap aktivitas pegawai OJK dalam menjalankan tugasnya. Pada akhirnya hal ini diharapkan dapat mewujudkan cita-cita OJK untuk menjadi otoritas yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas yang tinggi dalam rangka memajukan industri jasa keuangan,” katanya.

Dia menjelang, OJK memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik.

Berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan implementasi program antigratifikasi dan membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi, serta membangun whistle blowing system OJK (WBS OJK) yang merupakan sarana untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK.

Menurutnya, berbagai upaya penerapan tata kelola yang baik di OJK tersebut telah sesuai dengan tema Hakordia tahun ini, yaitu “Saya Ikut! Beraksi Untuk Membangun Bisnis Berintegritas”.

"Karena OJK tidak hanya ikut aktif dalam upaya mengembangkan sistem dan budaya anti korupsi di internal OJK saja, tetapi juga di lingkungan industri jasa keuangan di Indonesia." ujar Ahmad. (rel/mg3)

Editor: Tarso
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved