Menuju Planet 50:50, Perempuan Indonesia Harus Bangkit

Menuju Planet 50:50, Perempuan Indonesia Harus Bangkit. Kesetaraan gender di Indonesia menjadi sorotan dunia internasional.

Menuju Planet 50:50, Perempuan Indonesia Harus Bangkit
Dok. Humas Pemkot Palembang
Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda (keempat dari kanan) acara penguatan komitmen kepemimpinan perempuan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pembangunan perempuan dan anak menuju planet 50;50 gender equality tahun 2030, di Jakarta, Senin (26/11/2018). 

Menuju Planet 50:50, Perempuan Indonesia Harus Bangkit

JAKARTA - Kesetaraan gender di Indonesia menjadi sorotan dunia internasional.

Meskipun dalam beberapa bidang perempuan masih tertinggal, namun di mata dunia, kemajuan kesetaraan gender di Indonesia mendapat apresiasi.

Untuk itu, Indonesia terpilih menjadi salah satu negara dari 10 negara yang dipersiapkan untuk menuju Planet 50:50 pada 2030 mendatang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Prof Dr Yohana Yembise, mengatakan, hal ini disampaikan dalam forum PBB bulan September 2015 lalu di New York.

Dimana, seluruh negara anggota PBB bersama UN Woman mencanangkan Planet 2030, yaitu gender equality 50:50.

“Ini adalah suatu upaya memperluas komitmen laki-laki untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada perempuan, sehingga memperoleh akses kesehatan, pendidikan, ekonomi yang baik,” kata Yohana, dalam acara penguatan komitmen kepemimpinan perempuan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pembangunan perempuan dan anak menuju planet 50;50 gender equality tahun 2030, di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Menurut Yohana, terpilihnya Indonesia dari 10 negara tersebut untuk membawa perempuan ke planet 50 : 50, juga dipengaruhi oleh karena Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia, memiliki toleransi beragama yang baik serta sudah majunya perempuan Indonesia.

“Ini menjadi tantangan bagi Indonesia, karena 2030 tinggal 15 tahun lagi. Karena itu, perempuan harus bangkit. Sekarang, masih belum optimal. Dari 1.096 kepala daerah di Indonesia, perempuan hanya 86 orang. Selain itu, kedudukan perempuan di DPR RI baru 17 persen, eksekutif hanya 1 persen, menteri ada 9 orang perempuan dari 35 orang jadi sudah 23 persen, kepala daerah 8 persen,” ungkapnya.

Ini semua, lanjut Yohana, juga menjadi tantangan bagi kepala daerah khususnya yang perempuan, untuk mendorong perempuan di daerahnya agar lebih maju.

“Negara belum bisa disebut aman, kalau perempuannya masih tidak aman. Tahun 2030, kekerasan perempuan dan anak harus nol. Kalau perempuannya sudah maju, ini bisa menjadi indikator keberhasilan daerah tersebut,” tegasnya.

Sementara Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan, ini menjadi tugasnya untuk terus mendorong perempuan khususnya di Kota Palembang, untuk lebih berkarya di segala bidang.

“Kita terus memotivasi perempuan di Palembang, saat ini kita ada beberapa program untuk pemberdayaan perempuan. Saya ingin meningkatkan kualitas kemampuan perempuan, sehingga perempuan kedepan bisa lebih maju dan bangkit,” tukasnya.

====

Editor: Sudarwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved