Perluas Coverage Pekerja Migran, BPJS Diminta Jangkau TKI

Jaminan perlindungan bagi PMI menjadi salah satu fokus perhatian dari Komisi IX DPR-RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta BPJS Ketenagakerja

Perluas Coverage Pekerja Migran, BPJS Diminta Jangkau TKI
SRIPOKU.COM/Lia
Rapat kerja spesifik Komisi IX DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Sumsel dan BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (23/11) di Hotel Santika Premier. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Jaminan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu fokus perhatian dari Komisi IX DPR-RI, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta BPJS Ketenagakerjaan. Selain menambah coverage jaminan perlindungan, diupayakan pula layanan BPJS Ketenagakerjaan menjangkau para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Ketua Rombongan Komisi IX DPR-RI, Ir Ichsan Firdaus, mengatakan, pihaknya meminta agar BPJS Ketenagakerjaan bekerjsama dengan KBRI untuk menyediakan layanan pada kantong-kantong pekerja migran Indonesia di negara yang jumlah pekerjanya besar. Sehingga, layanan seperti pengajuan klaim dan lainnya bisa lebih cepat.

"TKI yang ada di Malaysia, Hongkong dan Taiwan sebaiknya memang disediakan. Jadi, di sana ada loket yang bisa diakses oleh pekerja," kata Ichsan, Jumat (23/11).

Ichsan melanjutkan, pihaknya juga meminta agar coverage dari BPJS Ketenagakerjaan diperluas menjadi 13 coverage seperti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh konsorsium asuransi. Maka dari itu, pihaknya juga mendesak pemerintah untuk segera dilakukan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2017, dan harus disesuaikan dengan UU No 18 tahun 2017.

Informasi dari tenaga kerja, lanjut Ichsan, sudah ada pertemuan dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan BP3TKI, memang masih ada beberapa item yang belum selesai, seperti mengenai bantuan hukum bagi pekerja migran dan soal pengajian yang dibelum dibayar serta permintaan penambahan kuota untuk beasiswa anak pekerja yang sebelumnya hanya berlaku bagi satu anak menjadi dua anak.

"Apapun itu kami minta untuk segera diselesaikan sehingga menjadi payung hukum bagi pekerja," kata Ichsan.

Sampai saat ini, Komisi IX DPR-RI menilai masih banyak hal yang belum bisa dicover, semisal pekerja migran yang sakit sebelum berangkat dan hal-hal yang berkaitan dengan klaim asuransi. Ia menilai, hal ini perlu kerja sama dan siapa yang akan menjadi garda terdepan.

"Makanya kita dorong untuk menjalin sinergitas, jangan sampai crowded saat ada persoalan," ujarnya.

Sementara itu, Inda D Hasman, Dewan Pengawan BPJS Ketenagakerjaan didampingi Arief Budiarto, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumbagsel menambakan, pihaknya masih menunggu koordinasi lintas sektor. Terutama untuk penempatan layanan di KBRI, berbeda prosesnya dengan penempatan di BP3TKI yang dinilai lebih mudah. Pihaknya sudah menyadari bahwa penempatan layanan di KBRI memang penting.

"Tapi memang perlu kajian seperti nantinya tupoksinya. Tempatnya bagaimana apakah sewa atau menumpang di KBRI. Ini programnya ada di dewan direksi, namun kami secara masif tetap mendorong agar cepat dilakukan," ujarnya. (cr26)

=====

Penulis: Rahmad Zilhakim
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved