Berita Daerah Banyuasin

Terkesan Bagi-Bagi Kue, DPRD Tetap Lanjutkan Anggaran Pokok Pikiran Rakyat (PIRA)

Kekhawatiran masyarakat terhadap pembahasan RAPBD tahun anggaran 2019 akan ada kepentingan para anggota dewan kembali berlanjut. Terbukti anggota dewa

Terkesan Bagi-Bagi Kue, DPRD Tetap Lanjutkan Anggaran Pokok Pikiran Rakyat (PIRA)
SRIPOKU.COM/ALAN NOPRIANSYAH
Rapat : Rapat Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) untuk tahun 2019, mendatang. Rabu (21/11/2018).

Laporan Wartawan, Sripoku.com, Alan Nopriansyah.

SRIPOKU.COM, BANYUASIN--Kekhawatiran masyarakat terhadap pembahasan RAPBD tahun anggaran 2019 akan ada kepentingan para anggota dewan kembali berlanjut. Terbukti anggota dewan kembali mengusulkan anggaran Pokok Pikiran Rakyat (Pira) sebesar Rp 67,5 milyar.

Kembali dilanjutkan program Pira di tahun 2019, dikatakan Ketua DPRD Banyuasin Irian Setiawan, untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang diusulkan melalui masing-masing dapil dalam wilayah Banyuasin.

"Karena banyaknya permintaan masyarakat, maka jadi pertimbangan kami jika Program Pira tetap dilanjutkan tahun depan,"ujar Irian Setiawan, kemarin.

Dikatakannya, anggaran yang akan diajukan untuk program Pira tidak berbeda dari tahun sebelumnya tahun pertama yakni sebesar Rp 1,5 milyar peranggota dewan.

Menurutnya, anggaran Pira yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sebagai pembangunan sarana infrastruktur seperti pembangunan infrastruktur jalan setapak, lampu jalan, normalisasi sungai, pemberdayaan dan lain-lain.

"Kami usulkan anggaran Pira sebesar Rp 1,5 milyar peranggota dewan. Tapi, itupun belum mendapat persetujuan bersama karena saat ini dalam pembahasan, Banggar dan TAPD Banyuasin,"terangnya.

Terpisah, pendapat berbeda menurut Lembaga Evaluasi Monitoring dan Anggaran Negara (LEMAN) Sumsel, mengaku kecewa dengan sikap para anggota dewan jika program Pira tetap berlanjut ditahun 2019 mendatang. Sebab dirinya menilai dari pengamatannya dilapangan jika sejumlah proyek yang berasal dari Pira tersebut dikerjakan tidak sesuai aturan dan sarat kepentingan pibadi.

"Ya, hasil temuan dilapangan, ada proyek Pira tidak pakai papan plang dan pengerjaannya asal-asalan sebab baru dibangun sudah retak dan amburadul,"ujar Salim Ketua Leman Banyuasin.

Oleh karena itu, dia menegaskan agar Pira yang direaliasasi tahun ini untuk dievaluasi lebih dalam oleh Bupati Banyuasin. Sehingga tidak terkesan jika Pira bagi-bagi kue anggaran.

"Sebelum disahkan, kami minta Pira tidak dilanjutkan pada tahun anggaran 2019. Apalagi, Pira tersebut dapat menyedot anggaran yang cukup besar hingga membuat para OPD dilingkungan Pemkab Banyuasin jadi lumpuh,"tegasnya.

Selain itu 2019 merupakan tahun politik, maka rentan akan dijadikan jualan bagi anggota dewan untuk meraup suara agar terpilih kembali. Padahal, didalam peraturan KPU tidak boleh mengunakan fasiltas negara.

"Kami harapkan sebaiknya Pira ini distop, kami khawatir dimanfaatkan untuk kepentingan politik 2019,"tutur Salim. (Cr28)

====

Penulis: Alan Nopriansyah
Editor: Budi Darmawan
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved