Truk Batubara Dilarang Melintas! Ribuan Sopir Truk Batubara Bakal 'Serbu' Kantor Gubernur

Laporan wartawan sriwijaya post Rangga Erfizal

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ratusan personil baik Kepolisian dari Polresta Palembang dan Satpol PP Provinsi Sumsel berjaga-jaga di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan di Jalan Kapten A.Rifai.

Dari pantauan Sripo, sejak pukul 08.00 para personal dari setiap kesatuan sudah berjaga-jaga di halaman tempat gubernur bekerja tersebut.

Dari info yang di dapatkan, para sopir truck batubara datang langsung ke Palembang menindak lanjuti keputusan Pergub nomor 74 Tahun 2018, tentang pelarangan truck batubara melintas di jalan umum.

Sebanyak 1.500 sopir angkutan batubara akan melakukan aksi damai sekaligus menginap di kantor gubernur, hingga tuntutan pencabutan pergub, tersebut.

Koordinator Aksi, Satria mengatakan, massa nantinya yang turut serta dalam aksi tersebut meliputi dari kalangan sopir batubara dan masyarakat dari Lahat, Muara Enim, Prabumulih, Ogan Ilir, dan Palembang.

Aksi yang akan dilakukan pada 21-28 November nanti, untuk menyikapi Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018.

Tidak hanya itu, berbagai fasilitas darurat di dirikan disekitar lokasi seperti, toilet darurat oleh pihak pemprov Sumsel guna menghadapi demo 1500 sopir angkutan truck batubara.

Teks: ratusan personil polisi dan satpol pp berjaga di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (21/11).

Herman Deru Siap Diskusi

Polemik angkutan batubara yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan masih terus berlangsung.

Bahkan dikabarkan sebanyak 1500 sopir angkutan batubara akan menggelar aksi demo guna mempertanyakan bagaimana nasib para sopir pasca adanya larangan melintas jalan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru mengaku, jika memang akan digelar aksi demo, ia akan siap untuk menerima semua aspirasi yang diutarakan oleh para sopir angkutan batubara.

"Ya tidak apa-apa, mungkin mereka mau mempertanyakan keputusan saya kemarin dan saya sebagai gubernur berusaha untuk memberikan solusi terbaik bagi mereka," ujarnya, Senin (19/11/2018).

Menurut HD, keputusan yang telah ia keluarkan terkait larangan angkutan batubara melintas di jalan umum bukan tanpa alasan, aturan yang dikeluarkan sudah sesuai dengan peraturan Minerba dari Kementerian ESDM.