Berita Empatlawang

Tingkat Kepatuhan LHKPN Empatlawang Terendah, Bupati Ancam Copot Jabatan Jika Tidak Diselesaikan

Hal ini terungkap saat laporan administrator LHKPN, Rizal Efendi yang juga sekaligus kabid pengadaan dan pemberhentian pegawai BKPSDM

Tingkat Kepatuhan LHKPN Empatlawang Terendah, Bupati Ancam Copot Jabatan Jika Tidak Diselesaikan
SRIPOKU.COM/AWIJAYA
Pembukaan oleh bupati Empatlawang, H. Joncik Muhamad, sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Empatlawang, Senin (19/11/2018) 

Laporan wartawan Sripoku.com, A Wijaya

SRIPOKU. COM, EMPATLAWANG -- Tingkat Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh pejabat di Kabupaten Empatlawang paling rendah di Sumsel. 

Hal ini terungkap saat laporan administrator LHKPN, Rizal Efendi yang juga sekaligus kabid pengadaan dan pemberhentian pegawai BKPSDM Empatlawang, Senin (19/11/2018).

Baca: Jalan Jenderal Sudirman Menuju Jembatan Ampera Palembang Sempat Macet Total

Dikatakanya berdasarkan data Kelembagaan terdapat 245 peserta yang merupakan penyelenggara negara di Empatlawang meliputi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kepala Badan, Kabag, camat dan kabid wajib melapor LHKPN secara online.

Dari jumlah tersebut sebanyak 84 peserta yang sudah melakukan registrasi, dan baru 3 orang yang sudah mendaftar LHKPN ke KPK dengan persentasi 0,5 persen.

Baca: Bersihkan Dinding Kotor Dengan Bahan Utama Yang Murah, Mudah Didapat Dan Bebas Bahan Kimia

"Kita Kabupaten Empatlawang tingkat terendah LHKPN ke KPK, di bawah kabupaten lain di Sumsel dengan persentase 0,5 persen," kata Rizal.

Bupati Empatlawang, H.Joncik Muhamad, kesal mendengar tingkat kepatuhan LHKPN rendah di Empatlawang.

"Saya perintahkan setelah acara ini diselenggarakan tidak ada pejabat yang tidak buat LHKPN, harus," katanya.

Baca: Digrebek Vicky Prasetyo, Angel Lelga Ancam Balik Bongkar Simpanan Vicky

Ia memberi waktu paling lambat satu bulan, semua pejabat penyelenggara negara di Empatlawang sudah melaporkan LHKPN ke KPK.

"Saya beri waktu satu bulan harus selesai, kalau belum LHKPN saya copot jabatannya," kata Joncik.

Penulis: Awijaya
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved