Korupsi Birokrasi Politik

Hukum Privat dalam Korupsi Birokrasi Politik

Ancaman korupsi birokrasi politik telah membahayakan perekonomian nasional, sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup

Hukum Privat dalam Korupsi Birokrasi Politik
ist
Dr. Muhamad Erwin, SH., MHum 

Hukum Privat dalam Korupsi Birokrasi Politik
Dr. Muhamad Erwin, SH., MHum
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Politeknik Negeri Sriwijaya, dan STIHPADA
Dari waktu ke waktu, ancaman korupsi birokrasi politik telah membahayakan perekonomian nasional, sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup, hak-hak asasi.

Selain itu juga marwah kelembagaan negara, kerugian negara sehingga negara mengalami penurunan pendapatan nasional maupun pendapatan daerah yang berdampak pada pelambatan pembangunan sumber daya manusia maupun fisik, dan ujungnya dapat memperparah kemiskinan masyarakat bawah Indonesia.

Dengan kerugian yang seperti itu dapat dikatakan korupsi ini lebih berbahaya dari bencana alam.

Oleh karenanya wajar jika tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia saat ini telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Padahal, sudah dikategorikan sebagai kejahatan yang sedemikian, namun malahan belum lama ini masyarakat dikejutkan dengan tersebarnya gambar yang menunjukkan beberapa orang dari ke 41 orang anggota DPRD Kota Malang yang berstatus tersangka korupsi sedang ber-selfie ria dengan rompi oranyenya.

Menyikapi fenomena tersebut, harapan kebijakan hukum pidana (penal policy) yang begitu banyak terungkap dari pandangan masyarakat bahwa jika berbagai metode masih juga belum dapat mengurangi maraknya praktik korupsi birokrasi politik di Indonesia, yakni jika kelak dalam undang-undang tindak pidana korupsi berikutnya memuat hukuman mati bagi koruptor, bisa jadi dapat berkurang.

Tapi apakah mungkin DPR RI berikutnya sebagai wakil rakyat secara hikmat kebijaksanaan berani demi kepentingan rakyat Indonesia untuk mengadakan pemidanaan hukuman mati bagi koruptor dalam undang-undang tindak pidana korupsi berikutnya?

Pendemo dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel dari NGO dan Ormas  aksi demo selamatkan KPK dan lawan koruptor di Bundara Air Mancur Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Jumat (20/2)./Ilustrasi
Pendemo dari Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel dari NGO dan Ormas aksi demo selamatkan KPK dan lawan koruptor di Bundara Air Mancur Jalan Jenderal Sudirman Palembang, Jumat (20/2)./Ilustrasi (SRIPOKU.COM/ZAINI)

Ruang dan waktu tersedia, namun akan menimbulkan perdebatan dalam rupa apakah hal ini menjadi pilihan terakhir untuk negara yang berketuhanan.

Selama ini paradigma yang dikembangkan bahwa korupsi hanyalah digiring ke ranah publik saja, karena yang dirugikan adalah kepentingan umum.

Seturut dengan itu pada pakem tataran berpikir in box sistem Civil Law telah begitu membedakan secara tajam antara hukum publik dengan hukum privat.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved