Berita Palembang

Demi Kemanusian Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan, Pembakaran Lahan Bisa Diawasi

Tak ingin peristiwa kabut asap yang parah di tahun 2015 kembali terulang, pemerintah bersama instansi berwenang terus gencar mengawasi

Demi Kemanusian Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan, Pembakaran Lahan Bisa Diawasi
SRIPOKU.COM/YULIANI
Kepala seksi operasi Korem 044 Gapo, Letkol Andik Siswanto saat menjelaskan dampak Karhutla dalam acara Publikasi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Peninsula Hotel, Kamis (8/11/2018) 

Laporan wartawan Sripoku.com, Yuliani

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Tak ingin peristiwa kabut asap yang parah di tahun 2015 kembali terulang, pemerintah bersama instansi berwenang terus gencar mengawasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Meskipun pasca Asian Games baru-baru ini sempat muncul kabut asap, namun segera diantisipasi agar tidak meluas dan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat.

Kendati demikian, masih ada warga di beberapa wilayah terutama di kabupaten OKI membuka lahan dengan cara dibakar.

Terutama bagi masyarakat yang bergantung dari sistem padi sonor.

Baca: Lengan Kiri Sutarmen Nyaris Putus Dibacok Tetangganya ketika Keluar dari Puskesmas

"Sebenarnya kalau diatur dan punya manjemen, pembakaran lahan sehektar, dua hektar dan dijaga masih kita awasi. Semua pertimbangan ini dari sisi kemanusiaan karena kepentingan sumber pangan," ujar Kepala seksi operasi Korem 044 Gapo, Letkol Andik Siswanto dalam acara Publikasi Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumsel di Peninsula Hotel, Kamis (8/11/2018).

Dalam acara yang diinisiasi Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan balai pengendalian perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan wilayah Sumatera tersebut, memang saat ini secara masif pemerintah belum memberikan solusi.

Baca: Curah Hujan Tinggi, Warga Pagaralam Harus Waspadai Titik-Titik Rawan Longsong Ini

Dengan adanya pembuka lahan termanjemen baik dan diatur dan ditunggui langsung apiny mati, sebenarnya bisa saja. Karena sebelumnya padi sonor ini kebijakan pemerintah juga.

"Tapi sampai berjalannya waktu pemerintah belum bisa memberikan solusi dengan sistem kanalisasi yang juga termasuk program BRG. Karena kanal itu kan ngmpulin air biar ladang basah, dan kurang efektif untuk masyarakat. Termasuk di Pangkalan Lampam kemarin kita bantu mereka yang bakar dengan ditunggui sampai api padam," jelasnya.

Menurutnya, kalau seandainya pemerintah belum bisa memberikan solusi, harus buat manajemen bakar lahan yang diatur.

Baca: Angkutan Batubara Tiarap Pengusaha dan Sopir Angkutan Batubara Mulai Cemas

Halaman
12
Penulis: Yuliani
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved