Berita Empatlawang

Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Terbanyak di Empatlawang Ada di Dua Kecamatan Ini

Dua Kecamatan di Kabupaten Empatlawang dinilai paling banyak terdapat pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Terbanyak di Empatlawang Ada di Dua Kecamatan Ini
SRIPOKU.COM/AWIJAYA
Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Empatlawang, Andri Logan SE. 

Laporan wartawan Sripoku.com, A Wijaya

SRIPOKU. COM, EMPATLAWANG -- Dua Kecamatan di Kabupaten Empatlawang dinilai paling banyak terdapat pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Legislatif (Caleg).

Pasalnya penempatan APK di dua tempat ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan

Hal ini disampaikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Empatlawang, Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga, Andri Logan kepada wartawan, Rabu (7/11/2018)

Baca: Masuk Masa Tenang, KPU Muaraenim Sisir dan Bersihkan Alat Peraga Kampanye Pilkada

Karena berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) No.28 Tahun 2018 tentang kampanye, tempat-tempat yang tidak diperbolehkan dipasang APK adalah fasilitas pemerintahan, fasilitas umum, tempat ibadah dan sarana pendidikan maupun tiang listrik.

"Saat ini kecamatan yang paling banyak didapati pelanggaran pemasangan APK Kecamatan Tebingtinggi yaitu banyak APK yang ditempelkan di tiang listrik dan di Kecamatan Pendopo ada APK yang dipasang di kawasan Pasar Tradisonal Modern (PTM) Pendopo," kata Andri Logan.

Baca: Langgar Aturan KPU Panwaslu Razia Alat Peraga Kampanye Paslon Gubernur dan Walikota

Lanjut Andri pihaknya sudah melayangkan surat teguran kepada partai yang dianggap melakukan pelanggaran pemasangan APK.

"Kita sudah melakukan teguran baik dengan melayangkan surat teguran maupun langsung yang bersangkutan agar segera melakukan perbaikan terhadap APK yang melanggar PKPU tersebut," jelasnya

Baca: Tak Pandang Bulu, Bawaslu Sumsel Copot Habis Seluruh Alat Peraga Kampanye yang Melanggar

Sedangkan untuk penertiban, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, menegakkan peraturan baik PKPU maupun Perda.

"Kalau penertiban kita akan Koordinasi Dengan Dinas Pol-PP sebab pelanggaran yang terjadi bukan hanya melanggar PKPU juga tentang keindahan kota," ujarnya.

Penulis: Awijaya
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved