Berita Muba

Bupati Muba Bakal MoU dengan Kejari Muba Tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

Bupati Musi Banyuasin (Muba), H Dodi Reza Alex dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muba bakal menandatangani Memorandum of Understanding

Bupati Muba Bakal MoU dengan Kejari Muba Tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
Dok Humas Pemkab Muba
Bupati Muba H Dodi Reza Alex Noerdin (tengah) didampingi Sekda Muba Apriyadi bersama Kajari Muba H Maskur, SH, MH membahas Rencana Mou tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) beberapa waktu lalu 

Bupati Muba Bakal MoU dengan Kejari Muba Tentang Penanganan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara

SEKAYU - Bupati Musi Banyuasin (Muba), H Dodi Reza Alex dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Muba bakal menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang rencananya akan dilakukan pada bulan Nopember 2018 mendatang bertempat di Auditorium Pemkab Muba.

Yang menjadi dasar Hukum MOU adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 4 Tahun 1956,

Undang-Undang Darurat No 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat No 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja,

Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang;

Baca: Jadwal Tes CPNS 2018 Muba Diumumkan

Baca: Imunisasi MR di Muba Lampaui Target, Menkes Beri Apresiasi Bupati

Baca: Berita Muba: 17 November Jembatan Air Musi Diperbaiki, Gunakan Mutu Beton Terbaik

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/AJ/01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia,

Halaman
123
Editor: Sudarwan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved