Membangun PNS Bermartabat Menutup Pintu Percaloan
Berdasarkan data tahun 2016, Bank Dunia menilai Efektifitas Pemerintahan Indonesia berada pada peringkat ke-86.

Membangun PNS Bermartabat Menutup Pintu Percaloan
Oleh Agus Sutiadi
Kepala Kantor Regional 7 BKN Palembang
Berdasarkan data tahun 2016, Bank Dunia menilai Efektifitas Pemerintahan (Government Effectiveness) Indonesia berada pada peringkat ke-86 dengan nilai 0,01.
Nilai ini masih lebih baik dari Vietnam yang berada pada peringkat ke-88 dan Philipina di peringkat 90.
Namun peringkat Indonesia masih jauh di bawah Thailand (peringkat 62), dan Malaysia (peringkat 45). Sementara, Singapura berada di peringkat pertama.
Rendahnya kualitas pemerintahan di Indonesia menurut Bank Dunia, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kualitas birokrasi. Rendahnya kualitas birokrasi tidak terlepas dari kualitas pelaksananya, dalam hal ini PNS.
Rendahnya kualitas PNS, boleh jadi dapat dilihat dari banyaknya PNS yang terkena hukuman tipikor.
Saat ini untuk wilayah Kantor Regional 7 BKN Palembang, jumlah PNS yang incracht mencapai 442
orang.
Tidak satupun daerah yang luput dari pelaku tipikor.
Jumlah ini masih bisa bertambah.
Saat ini masih lebih dari 100 kasus yang sedang dalam tahap proses persidangan.
Perbaikan kualitas PNS seyogyanya dilakukan dengan perbaikan pengelolaaan kepegawaian secara komprehensif.
-
Banyak Peserta Tak Lolos Tahap SKD, Menpan RB Tegaskan Tidak Ada Ujian Ulang CPNS 2018
-
Kuota CPNS Pemkab Ogan Ilir Tidak Terpenuhi, Hanya 48 Peserta Lulus Passing Grade TKD
-
Pelamar CPNS 2018 di Kota Palembang Berguguran, BKPSDM Minta Kelonggaran Passing Grade
-
Penyandang Disabilitas Memiliki Kesempatan Mengikuti Seleksi CPNS di Muba
-
Kuota CPNS Daerah & Instansi Terancam Tak Terpenuhi. BKN : Kebijakan Ada di Pemda & Panselnas