Pilpres 2019

Pileg, Pilpres 2019 dan Demokrasi Partisipatif

Indonesia telah mengadakan pemilihan umum dan legislatif sebelas kali. Pemilu ini pertama kali diadakan pada 1955,

Pileg, Pilpres 2019 dan Demokrasi Partisipatif
Abdullah Idi
Guru Besar Sosiologi UIN Raden Fatah Palembang
Sejak merdeka pada 1945, Indonesia telah mengadakan pemilihan umum dan legislatif sebelas kali. Pemilu ini pertama kali diadakan pada 1955, dan berlanjut pada 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan sebentar lagi 2019.

Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto
Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto (TRIBUNNEWS)

Pilpres langsung baru dilakukan tiga kali, pada 2004, 2009, dan 2014. Pileg dan Pilpres dilakukan serentak baru akan digelar pertama kalinya pada 17 April 2019.

Sedangkan pelantikan Presiden-Wapres diagendakan pada 20 Oktober 2019, sekitar 7 bulan kedepan.

Pesta demokrasi yang dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun tersebut diharapkan dapat memperoleh pemimpin nasional baik legeslatif (DPR, DPRD, DPD) maupun eksekutif (presiden-wakil presiden) yang lebih berkuaitas.

Tulisan ini lebih memfokuskan pada analisis sejauhmana pileg dan pilpres 2019 dapat menghasilkan sebagai produk demokrasi kerakyatan-partisipatif, bukan demokrasi yang elitis, menjadi pemimpin nasional tapi kering pada level "akar rumput".

Kini, hiruk pikuk dukung-mendukung, terutama terhadap para Capres-Cawapres, tampak mulai ramai diperbincangkan di tengah masyarakat, terutama melalui media sosial, baik media cetak, televisi, internet, polling dan survey.

Sayangnya, dalam aksi mendukung di media sosial tersebut tidak jarang ditemukan perilaku pendukung masing-masing kontestan yang terkadang jauh dari nilai-nilai etika politik yang seharusnya ditegakkan, seperti berita hoax, black campaign, dan character asassanation, tentunya dapat dilakukan siapapun dan pihak manapun.

Pelanggaran "rambu-rambu" yang sudah ditentukan pihak penyelenggara pileg dan pilpres pun
tampak mulai terjadi.

Aksi walk-out dari mantan Presiden Soesilo Bambang Yoedoyono (SBY) pada acara deklarasi Capres-Cawapres 2019 merupakan salah satu kasus yang setidaknya patut menjadi perhatian bagi penyelenggara "pesta rakyat" ini, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Pelangaran-pelangaran yang tidak perlu terjadi tersebut pada dasarnya hanya akan mencederai kualitas pileg dan pilpres dan sekaligus akan merusak kualitas demokrasi.

Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di TPS
Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di TPS (Tabloidnova/Icha)
Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved